HARIANKANDIDAT.CO.ID - Putri Maya Rumanti, Tim Kuasa hukum sekaligus asisten pribadi Hotman Paris, mengkritik keras kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang mengalokasikan dana sebesar Rp20,5 miliar untuk pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta wacana pembangunan Kereta Gantung.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir yang semakin parah.
“Apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung itu sangat tidak tepat dan bukan hal yang urgent. Seharusnya, anggaran sebesar Rp20,5 miliar bisa digunakan untuk hal yang lebih penting seperti perbaikan jalan rusak serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Apalagi, banjir yang terus terjadi di berbagai sudut kota ini seharusnya menjadi perhatian utama,” ujar Putri.
Putri, yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandar Lampung dalam Pilkada 2024 melalui Partai Amanat Nasional (PAN), menyoroti kondisi infrastruktur di kota Bandar Lampung. Ia menilai bahwa jalan rusak, buruknya sistem drainase, serta pengelolaan sampah yang tidak memadai menjadi masalah utama yang diabaikan oleh Pemkot.
“Kita bisa lihat, kendaraan pengangkut sampah di kota ini sudah sangat rusak dan tidak layak pakai. Banyak warga yang mengunggah foto dan video kondisi mobil-mobil tersebut serta tumpukan sampah di TPA Bakung. Padahal, sampah plastik itu bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Daripada membangun JPO atau Kereta Gantung, kenapa tidak fokus pada perbaikan sarana dasar ini?” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan urgensi pembangunan JPO yang dinilainya tidak memberi manfaat signifikan bagi masyarakat. Ia menyoroti bahwa lokasi pembangunan JPO tersebut lebih menguntungkan pegawai Pemkot dibandingkan warga umum.
“Kalau JPO ini dibangun untuk menghubungkan kantor Wali Kota dengan Masjid Al-Furqon, lalu siapa yang paling diuntungkan? Bukankah itu hanya untuk pegawai Pemkot, bukan untuk masyarakat luas?” tegasnya.
Selain itu, Putri juga mengkritisi rencana pembangunan kereta gantung yang diusulkan oleh Wali Kota Eva Dwiana. Menurutnya, proyek ini tidak memiliki urgensi dan tidak akan memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama di tengah permasalahan banjir yang semakin parah.
“Hujan sedikit saja, banyak wilayah yang tidak pernah banjir jadi kebanjiran. Kerugian masyarakat akibat banjir ini tidak sedikit, mulai dari barang-barang yang rusak, kesehatan yang terganggu, hingga korban jiwa. Apa yang sudah dilakukan Pemkot untuk mengatasi ini? Nyaris tidak ada. Tapi malah sibuk merancang pembangunan Kereta Gantung yang manfaatnya tidak jelas,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa selama kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana, tidak ada hasil positif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Menurutnya, Pemkot seharusnya lebih memprioritaskan proyek yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga, bukan proyek mercusuar yang hanya memperindah kota tanpa memperbaiki kualitas hidup warganya.
“Kota ini butuh lebih banyak ruang terbuka hijau dan taman bermain untuk anak-anak. Ini bisa menarik wisatawan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau mau membangun sesuatu, lebih baik aktifkan kembali hutan kota dan jadikan itu tempat rekreasi bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Putri juga menyoroti kebijakan Pemkot yang sering kali mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan kota.
“Pemkot seharusnya membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan. Jika terus seperti ini, jangan salahkan warga jika mereka turun ke jalan untuk berdemonstrasi,” katanya.
Putri juga menyinggung program umroh yang diberikan Eva Dwiana. Menurutnya, program tersebut bukanlah kebutuhan mendesak yang harus menggunakan anggaran daerah. Boleh kita umrohkan orang tetapi yang benar-benar pantas bukan semua masyarakat dan Tim Sukses di umrohkan.
“Pak Presiden juga sudah mengimbau untuk mengurangi belanja yang tidak perlu. Umroh itu tidak wajib, dan jika memang ingin memberangkatkan, harusnya diberikan kepada yang benar-benar pantas, bukan semua tim sukses Pemkot. Pertanyaannya, uang siapa yang digunakan untuk membiayai itu semua?” katanya.
Di akhir pernyataannya, Putri memberikan saran kepada Pemkot Bandar Lampung agar lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ada baiknya kalau memang pemerintah kota tidak punya ahli dalam pembentukan atau perencanaan pembangunan kota lebih baik panggil dari luar daerah bantu untuk menyusun perencanaan kerja pembangunan.
“Tolong perbaiki pola kerja dan cara berpikir dalam membangun kota ini. Jangan hanya memprioritaskan proyek yang tidak esensial, tapi abaikan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai kita malu sebagai warga kota sendiri karena kondisi infrastruktur yang semakin memburuk. Jalan rusak di mana-mana, banjir semakin sering terjadi, tapi Pemkot malah sibuk merancang proyek yang tidak menyentuh kebutuhan warga,” pungkasnya.
Apakah kita tidak malu sebagai warga Kota Bandar Lampung sebagai julukan kota tapis berseri, kota pemenang Adipura mana sekarang Bandar Lampung tidak pernah mendapatkan Adipura lagi. Harusnya itu yang dipikirkan oleh Walikota Kenapa tidak bisa menjadi juara lagi dan kenapa tidak mendapatkan penghargaan lagi.
" Bukan berarti saya juga nggak tahu penghargaan itu bisa saja dibayar tapi ya memang tidak pantas juga ketika Bandar Lampung mendapatkan Adipura berikutnya yaitu saran dan masukan saya tolong dilihat lagi," pungkasnya.
(Vrg)
