HARIANKANDIDAT.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok menyusul dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Fahlevi, mengatakan kondisi geopolitik global, termasuk konflik yang memengaruhi harga minyak dunia, telah berdampak pada sektor energi nasional. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan subsidi dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
"Melalui kebijakan yang diambil pemerintah, kami berharap kenaikan BBM tidak diikuti oleh lonjakan harga sembako yang terus naik. Pemerintah harus mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok agar masyarakat tidak semakin terbebani," ujarnya Kamis (11/6/2026).
Ia menambahkan, langkah pengendalian harga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan biaya transportasi, perbaikan distribusi pangan, hingga penguatan peran Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional. Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok yang berpotensi terjadi setelah penyesuaian harga BBM.
"Pemerintah harus mengambil langkah nyata untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Intervensi dapat dilakukan melalui pengaturan biaya transportasi, perbaikan sistem distribusi pangan, serta penguatan peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," Pungkasnya.
Selain itu, ia menilai penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan menjadi hal yang penting guna memastikan stabilitas harga di pasar. Satgas Pangan diharapkan dapat melakukan pemantauan secara berkala sehingga gejala kenaikan harga yang tidak wajar dapat segera diantisipasi.
"Dengan penguatan Satgas Pangan, kami berharap kenaikan harga BBM tidak berdampak luas terhadap harga sembako, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi saat ini," Katanya
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga barang secara tidak wajar.
"Peran aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengawasi serta menindak tegas apabila ditemukan pihak yang memanfaatkan kondisi ini demi keuntungan pribadi;" Tandasnya
DPRD Lampung berharap dapat bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum
"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum harus dapat menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika ekonomi yang terjadi;" tutupnya.
