HARIANKANDIDAT.CO.ID – Ketua Lampung Truck Community (LTC) Aden Kusuma Wijaya meminta Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta PT Pertamina Patra Niaga segera segera melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM bersubsidi atas kelangkaan solar di Sai Bumi Ruwai Jurai.
Aden mengatakan, para sopir truk yang bergantung pada BBM jenis solar kini harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Akibatnya, waktu operasional kendaraan berkurang, jadwal pengiriman barang menjadi tertunda, dan biaya operasional angkutan terus meningkat.
Menurut Aden, persoalan kelangkaan Solar tidak hanya dirasakan oleh para pengemudi truk, tetapi juga berimbas pada berbagai sektor usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi logistik.
Keterlambatan pengiriman barang berpotensi memengaruhi pasokan kebutuhan pokok, bahan baku industri, hingga komoditas pertanian yang didistribusikan ke berbagai daerah.
"Sebagai pengguna Solar, kami sangat merasakan dampak dari kelangkaan ini. Sopir harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengantarkan barang justru habis di SPBU. Tentu kondisi ini sangat merugikan para pelaku usaha angkutan," ujar Aden.
Ia menilai, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait, maka dampaknya akan semakin luas. Selain menghambat distribusi logistik, kelangkaan Solar juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang di pasaran.
Aden meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM bersubsidi di Lampung. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan stok solar agar aktivitas ekonomi dapat berjalan normal.
"Kami berharap pemerintah segera hadir memberikan solusi. Jangan sampai kelangkaan Solar terus terjadi karena yang dirugikan bukan hanya sopir truk, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Distribusi barang harus tetap berjalan agar roda perekonomian tidak terganggu," tandasnya.
(Okt)
