Oleh: Deni Kurniawan (Pegiat Media)
Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung tahun 2025 kini memasuki tahap akhir, dengan tiga nama yang dipilih sebagai kandidat teratas berdasarkan pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provinsi Lampung.
Tiga kandidat tersebut adalah Anang Risgiyanto, Marindo Kurniawan, dan Slamet Riadi, yang semuanya berasal dari lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Keputusan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Sekda definitif kini tinggal menunggu pengesahan.
Namun, pemilihan Sekda ini bukan sekadar soal pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan birokrasi. Salah satu aspek yang sangat penting adalah moralitas calon pemimpin tersebut.
Pentingnya Moralitas dalam Kepemimpinan
Seringkali, seorang pejabat yang memiliki rekam jejak bagus dalam birokrasi belum tentu memiliki moralitas yang kuat.
Sejumlah kasus di masa lalu menunjukkan bagaimana pejabat publik terjerat masalah hukum, seperti korupsi, nepotisme, dan lainnya.
Moralitas yang tinggi sangat dibutuhkan, mengingat kekuasaan dapat membawa godaan besar, baik dalam hal keuangan maupun perilaku pribadi.
Banyak pemimpin yang jatuh karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu yang datang bersama jabatan yang mereka emban.
Sebagai Sekda, seseorang tidak hanya dituntut untuk mampu mengelola administrasi dengan baik, tetapi juga harus menjaga integritas moral.
Tanpa itu, seorang pemimpin berisiko merusak sistem birokrasi yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi.
Moralitas dalam Kebijakan dan Kinerja
Menilai moralitas seorang calon Sekda tentu bukan perkara mudah, tetapi dapat dilihat dari rekam jejak mereka selama menjabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin mencerminkan moralitasnya.
Apakah kebijakan itu mengutamakan kepentingan Masyarakat atau justru merugikan? Adakah penyimpangan dalam pelaksanaannya? Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya cakap dalam bekerja, tetapi juga bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan terbebas dari skandal yang bisa mencoreng citra pemerintahan.
Masyarakat Berhak Mengawasi
Proses seleksi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia seleksi, tetapi juga masyarakat.
Sebagai bagian dari sistem demokrasi, Masyarakat berhak mengawasi dan memberi masukan dalam pemilihan Sekda.
Akal sehat dan hati nurani harus digunakan dalam menilai siapa yang pantas menduduki jabatan strategis ini. Jangan sampai, pilihan yang diambil justru membawa masalah baru yang merugikan Masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.
Keputusan akhir mengenai siapa yang akan terpilih sebagai Sekda berada di tangan panitia seleksi dan pihak berwenang.
Namun, harapan besar masyarakat adalah agar yang terpilih bukan hanya seorang birokrat berpengalaman, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki moralitas tinggi, yang dapat membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung.
Masyarakat diharapkan untuk tetap kritis dan aktif dalam mengawal proses seleksi ini, karena moralitas pemimpin bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga merupakan kepentingan bersama dalam mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
