HARIANKANDIDAT.CO.ID – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 meningkat sebesar 5,29 persen. Meski demikian, Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada capaian angka statistik.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, mengatakan capaian positif pada indikator sosial dan ekonomi tersebut patut diapresiasi.
Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 patut diapresiasi. Ini menunjukkan berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Lampung mulai memberikan hasil positif," ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Politisi Fraksi Gerindra itu menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung perekonomian Lampung.
"Namun, saya mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung," tegasnya.
Fauzi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung, yakni sebesar 28,35 persen. Namun, pertumbuhan sektor tersebut baru mencapai 2,97 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi catatan serius bagi Pemerintah Provinsi Lampung mengingat daerah ini memiliki basis ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian. Ia menilai angka pertumbuhan sektor pertanian seharusnya dapat lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah hasil panen.
"Data BPS menunjukkan sektor Pertanian menyumbang 28,35 persen terhadap PDRB, tetapi pertumbuhannya hanya 2,97 persen. Ini menjadi catatan serius. Sebagai provinsi yang basis ekonominya pertanian, seharusnya sektor ini mampu tumbuh lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah hasil panen," tambahnya.
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) I itu juga mengapresiasi berbagai kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang dinilai memberikan manfaat bagi sektor pertanian.
Ia mengatakan, saat Komisi II DPRD Lampung melakukan pengawasan di sejumlah daerah, salah satu program Gubernur Lampung berupa bantuan bed dryer terbukti sangat membantu para petani di lapangan.
Menurutnya, program tersebut perlu diperluas dan diintegrasikan dengan penguatan fasilitas penyimpanan hasil panen, akses pembiayaan, serta pengembangan industri pengolahan agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kami mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang mulai mengembangkan program modernisasi pertanian melalui bantuan bed dryer di sejumlah sentra produksi. Dari hasil pengawasan Komisi II di lapangan, alat tersebut terbukti membantu petani mengurangi kehilangan hasil panen, menjaga kualitas gabah dan jagung, serta meningkatkan posisi tawar saat menjual hasil produksi. Program seperti ini perlu diperluas dan diintegrasikan dengan penguatan gudang, akses pembiayaan, serta industri pengolahan agar manfaatnya semakin besar," katanya.
Selain menyoroti pertumbuhan sektor pertanian yang masih rendah, Fauzi juga menilai realisasi investasi di Provinsi Lampung belum sejalan dengan besarnya potensi daerah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung perlu lebih agresif menarik investor, khususnya yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan. Ia menegaskan Lampung tidak boleh terus bergantung sebagai pengekspor bahan mentah, melainkan harus berkembang menjadi pusat industri pengolahan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Di sisi lain, kami menilai pertumbuhan investasi yang masih 3,08 persen belum sejalan dengan potensi besar Lampung. Pemerintah harus lebih agresif menarik investasi yang berorientasi pada hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong, jagung, tebu, kopi, kakao, dan produk perikanan. Lampung tidak boleh terus menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi harus menjadi pusat industri pengolahan yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tegas Fauzi.
Fauzi menegaskan Komisi II DPRD Lampung berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan dan program ekonomi berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan Ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
"Komisi II DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap program ekonomi tepat sasaran. Target akhirnya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan meningkatnya kesejahteraan petani, berkembangnya UMKM, bertambahnya investasi produktif, dan naiknya daya saing ekonomi Lampung. Pertumbuhan ekonomi baru bisa disebut berhasil apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat," pungkasnya.
(Jof)
