HARIANKANDIDAT.CO.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menyoroti lonjakan anggaran pengadaan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP di kota tapis berseri dari sebelumnya Rp.2,5 miliar meningkat mencapai Rp.7 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, anggaran seragam untuk jenjang SMP meningkat dari sekitar Rp2,4–Rp2,5 miliar menjadi lebih dari Rp7 miliar.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 14.000 siswa kelas 1 SMP. Seluruh siswa disebut akan mendapatkan bantuan seragam tanpa membedakan siswa afirmasi maupun reguler.
"Semua anak-anak SMP kelas 1 itu menerima Seragam sekolah, baik dia mampu atau tidak mampu. Jadi semua total siswa kelas 1 itu mendapatkan seragam sekolah," kata Asroni. (02/09)
Menurutnya, bantuan Seragam tersebut tidak hanya berupa pakaian putih-biru, tetapi juga dilengkapi dengan atribut sekolah seperti topi dan dasi, serta pakaian batik.
Sementara untuk jenjang SD, Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp2,5 miliar meningkat menjadi sekitar Rp11 miliar. Bantuan tersebut menyasar siswa kelas 1 dan kelas 4 SD.
"Untuk SD, harapannya Pemerintah Kota Bandar Lampung membantu kelas 1 dan kelas 4. Jadi kelas 1 anak yang baru masuk ini semua dapat bantuan, terus kelas 4 juga dapat bantuan semua," ujarnya.
Asroni menyebut jumlah penerima bantuan Seragam SD diperkirakan mencapai sekitar 22.000 siswa. Nilai bantuan diperkirakan sekitar Rp505.000 per siswa untuk SD dan Rp515.000 untuk SMP.
Namun, Komisi IV menilai terdapat potensi kelebihan Anggaran, khususnya pada alokasi seragam untuk siswa SMP.
Asroni menjelaskan, berdasarkan perhitungan Komisi IV, jumlah siswa kelas 1 SMP yang diterima saat ini berada di kisaran 11.000 hingga hampir 12.000 siswa. Sementara pagu Anggaran disebut dihitung untuk sekitar 14.000 siswa.
"Kalau kita kaliin saja Rp500 ribu dikali sekitar 12.000, sekitar Rp6,4 miliar. Jadi masih ada sisa. Itu berarti masih bisa disisir ke tempat lain," katanya.
Komisi IV kemudian mendorong agar kelebihan Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lain yang lebih mendesak.
Selain persoalan Seragam, Asroni juga menyoroti rencana hibah kepada perguruan tinggi negeri (PTN) sekitar Rp1,5 miliar.
Menurutnya, pemberian hibah tersebut perlu dikaji kembali karena masih banyak sekolah SD dan SMP di Bandar Lampung yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
"Kita sudah diingatkan berkali-kali oleh KPK maupun Kemendagri agar hibah ini kalau enggak prioritas jangan terlalu dipaksakan," tegasnya.
Asroni menilai Anggaran Rp1,5 miliar tersebut akan lebih tepat apabila dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, maupun pemenuhan fasilitas pendidikan dasar dan menengah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan ke sejumlah sekolah, masih ditemukan berbagai persoalan sarana dan prasarana, mulai dari pagar roboh, atap bocor, plafon rusak hingga keterbatasan lapangan, laboratorium dan aula
"Saya keliling di lapangan itu masih banyak sekolah-sekolah yang rusak di Bandar Lampung ini. Kita enggak bisa mengandalkan dana dari pusat entah kapan turunnya," ujarnya.
Karena itu, Asroni menegaskan Komisi IV belum sepenuhnya menyetujui usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan, termasuk hibah Rp1,5 miliar tersebut.
"Saya hari ini belum menandatangani terkait RKA yang disusun oleh Dinas Pendidikan yang diusulkan oleh mereka. Kami berharap ada win-win solution," katanya.
Menurut Asroni, pemerintah daerah semestinya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kota sebelum mengalokasikan Anggaran untuk kebutuhan lainnya.
"Kenapa kita harus menyumbang perguruan tinggi sementara kewajiban kita untuk pembenahan sekolah SD dan SMP belum terselesaikan," pungkasnya.
(Okt)
