HARIANKANDIDAT.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung nampaknya sukses menghamburkan dana ratusan juta rupiah pada acara Focus Group Discussion (Fgd) pada (02/04) lalu selama tiga hari di Hotel Emersia Bandar Lampung.
Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, jika acara tersebut dilaksanakan selama tiga hari dengan menelan anggaran ratusan juta yang memakai Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Acara Fgd tiga hari itu menelan anggaran Rp.335 juta kurang lebih dan memakai Dana Hibah APBD," singkat Bustami usai Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPRD pada Rabu (12/03) lalu di Gedung DPRD Lampung.
Sehingga, menurut Bustami, digelarnya acara di Hotel itu merupakan tanggung jawab dari PPK bukan komisioner.
"Kemaren langsung saya tanya ke PPK nya berapa nominal kegiatan, karena kami komisioner ini gak ngurus kegiatan," ucapnya
Bahkan, sambung Bustami, kegiatan yang digelar dihotel Emersia itu diadakan dengan perhitungan yang se-Efesiensi mungkin selama tiga hari.
"Yang penting kegiatan ini saya adakan se-Efesiensi mungkin dan karena PPK kan bilang kegiatan itu gak mungkin di adakan di kantor dengan kapasitas yang banyak dan Saya bilang silahkan cari Hotel yang bukan hotel bintang 5," tandasnya
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung kembali menuai sorotan publik setelah diduga mengabaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Alih-alih mengikuti instruksi untuk memangkas anggaran dan melakukan penghematan, KPU Lampung dikabarkan menggelar acara Focus Group Discussion (Fgd) selama tiga hari di Hotel Emersia, sebuah hotel mewah di Bandar Lampung.
Menurut informasi yang diterima, acara Fgd yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Maret 2025 ini melibatkan sejumlah pihak terkait penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024 di lingkungan KPU Lampung.
Namun, yang menjadi perhatian publik adalah pemilihan lokasi acara yang dinilai tidak mencerminkan upaya efisiensi anggaran yang sebelumnya disarankan oleh Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.
Instruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijak dan tidak boros, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
KPU Lampung, yang seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas kelancaran dan transparansi pemilu, justru menuai kecaman atas keputusan menggelar acara di Hotel berbintang.
Para kritikus menilai bahwa penggunaan dana untuk acara Fgd yang berlangsung di hotel mewah seakan bertentangan dengan pesan efisiensi yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
Ketua Gepak Lampung, Wahyudi Hasyim mengungkapkan kecewaannya. Pola kerja Kpu Lampung masih membandel. Dimana tidak mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo.
Terlebih kata dia, saat ini Lampung sedang di terpa bencana banjir. Mungkin sebaiknya anggaran kegiatan di Hotel tersebut bisa di gunakan untuk bantuan sosial.
“Seharusnya KPU mengikuti arahan Presiden yang mengutamakan penghematan anggaran. Mengadakan acara di Hotel mewah selama tiga hari jelas menjadi sorotan karena tidak mencerminkan prinsip efisiensi yang diharapkan,” ujarnya.
Terkait dugaan ini, Kpu Lampung hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi resmi.
Namun, sejumlah pihak mendesak agar KPU memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut.
Penyelenggaraan acara Fgd ini pun menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan lembaga pengawas anggaran.
Banyak pihak berharap agar Kpu Lampung segera menjelaskan penggunaan dana tersebut dan memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar sejalan dengan prinsip transparansi dan efisiensi yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo.
Sejumlah elemen masyarakat pun menyuarakan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran pemilu, terutama di daerah-daerah, agar anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.
Ke depan, diharapkan Kpu Lampung dan lembaga-lembaga terkait lainnya dapat lebih bijaksana dalam menyikapi isu efisiensi anggaran, guna memastikan pelaksanaan Pemilu yang lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
(Gung)
