Ketua Komisi I DPRD Lampung Apresiasi Polda Berantas Narkoba

Redaksi Harian Kandidat - Senin, 09 Nov 2026 - 16:13 WIB
Ketua Komisi I DPRD Lampung Apresiasi Polda Berantas Narkoba
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi - Jofa/Harian Kandidat
Advertisements

HARIANKANDIDAT.CO.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, Mengapresiasi langkah dari Polda Lampung dalam memberantas predaran narkoba, termasuk penggerebekan yang di lakukan di kabupaten pesawaran.

Menurut Garinca, langkah tersebut sejalan dengan semangat Kapolri dalam memperkuat pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Ia menilai, upaya penindakan yang dilakukan Polda Lampung perlu terus ditingkatkan dan diperluas ke kabupaten/kota lainnya. Senin (9/11/2026).

“terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam hal ini sesuai dengan semangat spiritnya Kapolri baru,  bahwa penindakan narkoba yang ada di Indonesia khususnya ada di Pesawaran Lampung ini memang menjadi salah satu apresiasi kita terhadap Polda  terkait dengan bagaimana mereka semangat memberhati narkoba mulai dari pengerbekan yang ada di desa di kampung kejadian di Pesawaran.”ujarnya

Ia berharap, keberhasilan pengungkapan kasus Narkoba di Pesawaran dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di wilayah Lampung. Terlebih, penindakan serupa sebelumnya juga dilakukan di wilayah Jabung.

“kita mengapresiasi atas langkah tersebut,  selain memang dilakukan di kejadian kita bisa berharap bahwa bisa dilakukan, dipolapkan di kabupaten-kabupaten kota yang lainnya , daerah-daerah tersebut ada yang bisa dibilang penindakan Narkoba yang mungkin skalanya besar dan itu bisa dilakukan.”katanya

Meski demikian, Garinca mengingatkan agar setiap tindakan penggerebekan dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, aparat harus memastikan rumah atau lokasi yang menjadi sasaran benar-benar terindikasi sebagai tempat peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba.

“kita berharap Polda yang melakukan hal itu dengan lebih masif lagi  yang paling penting adalah  ketika memang dalam hal pengerbekan tersebut,  kita berharap bahwa tetap dengan tepat sasaran jangan sampai Polda juga salah dalam meritifikasi masyarakat  misalnya masyarakat yang rumahnya dihancur  atau rumahnya yang bisa digerbek ternyata bukan tempat pengedaran Narkoba atau tempat pengguna narkoba  itu jadi persoalan juga nanti.”tambahnya

Lanjutnya, Hal itu penting untuk menghindari kesalahan identifikasi yang dapat merugikan masyarakat, terutama apabila rumah warga yang tidak terlibat justru menjadi sasaran penggerebekan.

“lebih penting adalah bagaimana Polda juga bisa mengidentifikasi rumah ataupun daerah yang memang benar-benar pengedar atau benar-benar bandar narkobanya  jangan sampai salah dalam meritifikasi rumah-rumah terkait ini sudah kedua ya  selain pertama di Jabung yang ini di Kejadian, di Pesawaran  artinya bisa terus dipolak di daerah-daerah lain Apakah Komisi I akan memanggil Polda Lampung dan BNNP Lampung  untuk menjelaskan hasil operasi dan tindak lanjut  pengejaran bandar yang lolos” jelasnya

Ia menambahkan Terkait kemungkinan pemanggilan Polda Lampung dan BNNP Lampung untuk membahas hasil operasi serta tindak lanjut pengejaran bandar narkoba yang melarikan diri, Grancia menyebut Komisi I belum memandang perlu melakukan pemanggilan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“dalam kaitannya kita berkoordinasi  terus membicarakan dalam konteks bahwa  kita bermitra, saling berkomunikasi ya pasti dalam konteks itu sampai tanggap konteks disitu ya  karena kan memang jalur selain harus di RDP kan bisa cara-cara lain misalnya ada momentum ataupun ada kegiatan  yang diinisiasi oleh forkompimda  ya kita pasti sampaikan baik itu masukan-masukan, saran ataupun apresiasi untuk Polda Lampung dan BNNP Lampung.”Ucapnya

Namun, ia menegaskan bahwa Dprd tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan secara langsung. Peran Komisi I lebih kepada mengawasi, memberikan masukan, serta mendorong instansi terkait agar menjalankan tugas pemberantasan narkoba secara optimal.

Sementara itu, langkah penindakan di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(Ajf)

Advertisements
Share:
Editor: Redaksi Harian Kandidat
Source: Harian Kandidat

BACA JUGA

Advertisements

BERITA POPULER

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

BERITA TERBARU

Advertisements

BERITA PILIHAN

Advertisements

TAG POPULER

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

VIDEO TERBARU

Advertisements
© 2024 Hariankandidat.co.id. All Right Reserved.