HARIANKANDIDAT.CO.ID – Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung, dalam dugaan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung menegaskan. Komitmennya untuk mengawal penanganan dugaan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Lampung (Unila).
Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak universitas untuk memastikan kasus tersebut ditangani secara komprehensif.
"Sejak kemarin kami telah berkoordinasi dengan Polda Lampung serta membangun komunikasi strategis dengan Satgas PPKS pihak universitas," ujarnya senin(11/9/2026).
Dalam penanganan kasus tersebut, Dinas PPPA Provinsi Lampung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah menyiapkan tim profesi terpadu untuk memberikan pendampingan kepada korban.
Tim tersebut terdiri dari psikolog klinis, konselor psikologi, konselor pendidikan untuk membantu pemulihan trauma, serta pengacara dan pendamping hukum tersertifikasi yang akan mengawal korban dalam proses hukum.
"Seluruh layanan pendampingan yang kami sediakan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya," tegas Hanita.
Ia menambahkan, pihaknya memahami adanya potensi ketimpangan relasi kuasa dalam lingkungan akademik, khususnya apabila dugaan kekerasan seksual melibatkan oknum dosen dan mahasiswa.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu hambatan bagi korban untuk menyampaikan laporan maupun mengungkap peristiwa yang dialaminya.
Karena itu, UPTD PPA menerapkan prinsip kerahasiaan identitas pelapor guna menjamin keamanan dan kenyamanan korban. Selain itu, fasilitas Rumah Penampungan Sementara (RPS) juga disiapkan apabila korban menghadapi ancaman fisik yang membahayakan keselamatannya.
"Kami sangat memahami kompleksitas kasus di lingkungan akademik, terutama adanya ketimpangan relasi kuasa. Prinsip kerahasiaan menjadi hal penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan korban," katanya.
Ia menyampaikan, bahwa mekanisme pelaporan di UPTD PPA dirancang agar mudah diakses masyarakat. Korban maupun pihak yang mengetahui dugaan kejadian tersebut dapat menyampaikan laporan secara langsung ataupun tidak langsung.
Petugas UPTD PPA juga siap melakukan penjangkauan langsung ke lokasi korban apabila yang bersangkutan mengalami kendala atau merasa takut untuk datang ke kantor.
"Kami siap melakukan penjangkauan atau jemput bola apabila korban mengalami kendala maupun ketakutan untuk mendatangi kantor UPTD PPA," ungkapnya.
Dalam setiap tahapan penanganan, Dinas PPPA Provinsi Lampung menerapkan prinsip kerja CEKATAN, yakni Cepat, Komprehensif, Akurat, dan Terintegrasi.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pemenuhan hak-hak korban serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan selama seluruh proses hukum berlangsung.
"Kami memastikan akan mengawal pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama seluruh proses peradilan berlangsung," tegasnya.
Dinas PPPA Provinsi Lampung turut mengimbau korban maupun masyarakat yang mengetahui dugaan kasus tersebut agar tidak takut untuk melapor.
Laporan dapat disampaikan melalui Call Center UPTD PPA Provinsi Lampung di nomor 08117911120, layanan nasional SAPA 129, maupun melalui akun Instagram resmi @Dinas_pppa_lampung.
"Pintu pelayanan kami terbuka penuh demi tegaknya ruang aman bagi perempuan dan anak di Provinsi Lampung," pungkasnya
