HARIANKANDIDAT.CO.ID– Penanganan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang menyeret oknum aparat Kejaksaan di Kabupaten Lampung Barat berinisial PR kini menjadi perhatian serius. Setelah sebelumnya dugaan tersebut mencuat melalui foto yang beredar di media sosial, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat akhirnya memberikan perkembangan terkait kondisi dan penanganan terhadap yang bersangkutan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lampung Barat, Imam Hidayat, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa PR saat ini sudah tidak berada di Liwa dan sedang menjalani Rehabilitasi. Sementara itu, proses penjatuhan hukuman lebih lanjut masih menunggu Kejaksaan Agung.
"Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sudah tidak berada di Liwa dan sedang menjalani Rehabilitasi, sembari tetap menunggu proses penjatuhan hukuman lebih lanjut dari Kejaksaan Agung," jelas Imam Hidayat Selasa(10/11/2026)
Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lebih jauh. Publik tentu tidak cukup hanya diberi informasi bahwa yang bersangkutan telah menjalani Rehabilitasi. Ada persoalan lebih besar yang harus dijawab, yakni bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, apa bentuk pertanggungjawabannya, serta bagaimana kepastian sanksi terhadap aparat yang terseret dugaan serius tersebut.
Rehabilitasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan pertanggungjawaban apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan pelanggaran hukum maupun aturan kedinasan.
Terlebih, apabila dugaan penggunaan narkotika saat jam kerja dan dengan mengenakan pakaian dinas tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran pribadi. Hal itu menyangkut kehormatan, kedisiplinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Sebelumnya, dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya foto di media sosial Facebook yang diduga memperlihatkan PR sedang mengisap benda yang disebut sebagai Sabu. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut dugaan penggunaan narkotika saat jam kerja, bahkan ketika mengenakan pakaian dinas.
Informasi tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena aparat Kejaksaan seharusnya berada di barisan terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkotika, bukan justru menjadi pihak yang terseret dugaan penyalahgunaan barang terlarang tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait informasi awal, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Ricky Ramadhan, meminta agar akun media sosial yang berkaitan dengan informasi tersebut diberikan kepada pihaknya untuk diteruskan kepada pihak terkait.
"Om kan om tahu kita tidak bisa berandai-andai. Makanya tadi saya minta akun media sosialnya, biar bisa kami teruskan," ujar Ricky Ramadhan.
Kini, setelah adanya keterangan dari Kejari Lampung Barat mengenai Rehabilitasi dan menunggu proses penjatuhan hukuman dari Kejaksaan Agung, ketegasan institusi tersebut benar-benar dinantikan.
Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa penanganan persoalan ini berjalan secara transparan, profesional, dan tidak berhenti pada sebatas pemindahan maupun Rehabilitasi. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, sanksi harus diberikan sesuai aturan tanpa pandang bulu.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dijaga melalui pernyataan. Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keterbukaan, dan keberanian menindak setiap pelanggaran di lingkungan internal sendiri.
(Hen)