HARIANKANDIDAT.CO.ID – Penanganan dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), memasuki babak serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba resmi menetapkan NP, Kepalo Tiyuh Indraloka II, sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025.
Tak hanya menetapkan tersangka, penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap NP selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026. NP kini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Menggala untuk
kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Penetapan tersebut diumumkan Kejari Tubaba melalui siaran pers tertanggal 9 November 2026. Dalam keterangan resminya, penyidik mengungkapkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Tiyuh Indraloka II tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp402.639.606.
Berdasarkan hasil penyidikan, NP diketahui menjabat sebagai Kepalo Tiyuh Indraloka II sejak 2019 hingga saat ini. Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan tiyuh, NP diduga menguasai pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2025.
Lebih jauh, penyidik menemukan dugaan adanya sejumlah kegiatan pembangunan fiktif. Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara yang kini menyeret pimpinan pemerintahan tiyuh tersebut ke proses hukum.
Untuk mengungkap perkara ini, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tubaba telah memeriksa 23 orang saksi, mengumpulkan berbagai keterangan, meminta pendapat ahli, serta melakukan serangkaian tindakan penyidikan lainnya.
Dari hasil rangkaian penyidikan tersebut, penyidik menyatakan telah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup sebagai dasar penetapan NP sebagai tersangka.
Dalam perkara ini, NP disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, pada dakwaan subsidair, tersangka disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan penyesuaian pidana sebagaimana tercantum dalam siaran pers Kejari Tubaba.
Penetapan tersangka ini menjadi perhatian serius, mengingat Dana Desa merupakan anggaran negara yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik hingga pemberdayaan warga di tingkat tiyuh.
Apabila anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan melalui kegiatan yang diduga fiktif, maka dampaknya bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat atas pembangunan.
Karena itu, penanganan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata. Penyidik perlu menelusuri secara menyeluruh aliran penggunaan anggaran, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan adanya aset yang dapat dipulihkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Kejari Tubaba sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi dan memastikan penegakan hukum berjalan secara tegas serta berkeadilan.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. NP masih berstatus tersangka dan tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
