HARIANKANDIDAT.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi Partai Golkar, M. Ariesman Akbar, meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru segera dituntaskan hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Akbar, guru saat ini membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Terutama ketika harus memberikan teguran, pembinaan, maupun tindakan pendisiplinan terhadap siswa yang dinilai melanggar aturan.
Ia menilai, kekhawatiran terhadap kemungkinan berhadapan dengan persoalan hukum membuat sebagian guru berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, guru dituntut mendidik dan membentuk karakter siswa, tetapi di sisi lain mereka harus mempertimbangkan risiko ketika mengambil tindakan disiplin.
Hal tersebut disampaikan Akbar usai rapat pembahasan Raperda Perlindungan Guru bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Ruang Lobi DPRD Kota Bandar Lampung, (18/11).
"Kami mendorong penuh usulan Raperda Perlindungan Guru ini. Jangan hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi harus segera ditindaklanjuti sampai disahkan," kata Akbar.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap guru bukan berarti memberikan keistimewaan ataupun membebaskan tenaga pendidik dari konsekuensi hukum. Namun, harus ada batasan dan mekanisme yang jelas agar guru tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan tugas sesuai kewenangan dan kode etik profesinya.
"Perlindungan ini bukan untuk membuat guru kebal hukum, tetapi untuk memberikan rasa aman agar guru dapat mendidik sesuai kode etik dan aturan yang berlaku," tegasnya.
Akbar berpandangan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila guru terus dibayangi ketakutan dalam mengambil tindakan pendidikan, fungsi pembinaan dan penegakan kedisiplinan di sekolah berpotensi tidak berjalan maksimal.
Padahal, pembentukan karakter peserta didik tidak hanya dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar, tetapi juga membutuhkan ketegasan, pengawasan, dan pembinaan dari tenaga pendidik.
"Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru tidak dilindungi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Karena itu, usulan ini harus kita dorong penuh," imbuhnya.
Lebih lanjut, Akbar meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tidak sekadar menjadi pihak yang hadir dalam pembahasan, tetapi turut memberikan masukan berdasarkan persoalan yang selama ini terjadi di lingkungan sekolah.
Menurutnya, keterlibatan Dinas Pendidikan diperlukan untuk memastikan materi Raperda benar-benar menyentuh kebutuhan guru, mulai dari perlindungan hukum, keselamatan dalam bekerja, hingga mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik antara guru, siswa, maupun orang tua.
"Kami ingin Raperda ini bukan hanya sekadar regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh guru-guru kita," pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal penyusunan Raperda Perlindungan Guru.
(Okt)