HARIANKANDIDAT.CO.ID – Sejumlah pos anggaran bernilai miliaran rupiah di lingkungan DPRD Lampung Timur menjadi sorotan publik. Alokasi dana untuk perjalanan dinas, belanja makan dan minum, hingga kursus dan pelatihan dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka kepada masyarakat di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran yang didorong pemerintah pusat.
Berdasarkan data anggaran yang beredar, DPRD Lampung Timur disebut mengalokasikan sekitar Rp12 miliar untuk perjalanan dinas. Selain itu, terdapat anggaran sekitar Rp5 miliar untuk belanja makan dan minum serta sekitar Rp1,5 miliar untuk kegiatan kursus atau peningkatan kapasitas.
Pengamat kebijakan publik dari organisasi Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) Lampung, Gunawan Handoko, menilai masyarakat pada dasarnya tidak menolak kegiatan perjalanan dinas. Namun, menurutnya, publik berhak memperoleh penjelasan terkait urgensi dan manfaat dari penggunaan Anggaran tersebut.
"Saya kira publik, khususnya masyarakat Lampung Timur, bukan anti perjalanan dinas. Semua pihak paham bahwa perjalanan dinas penting untuk studi banding, menyerap ilmu, dan membangun jejaring demi kemajuan daerah. Begitu juga anggaran makan-minum dan peningkatan kapasitas lewat kursus. Semua tentu ada tujuannya," ujarnya senin (6/15/2026)
Meski demikian, Gunawan menilai besarnya alokasi Anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan yang wajar dari masyarakat, terutama ketika pemerintah pusat tengah mendorong efisiensi belanja daerah.
"Di tengah gencarnya imbauan efisiensi dari pemerintah pusat, munculnya dugaan alokasi dana sebesar Rp12 miliar untuk perjalanan dinas, Rp5 miliar untuk makan-minum, dan Rp1,5 miliar untuk kursus tentu memunculkan pertanyaan wajar dari masyarakat," katanya.
Ia mengingatkan agar semangat efisiensi tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga tercermin dalam pengelolaan Anggaran daerah.
"Jangan sampai gembar-gembor efisiensi, tapi Anggaran perjalanan dinas sampai tembus Rp12 miliar. Ini namanya efisiensi di mulut, tapi tetap foya-foya di anggaran. Publik berhak mendapat penjelasan rinci. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan habis di perjalanan," tegasnya.
Ia nenambahkan, Dprd sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengendalikan potensi pemborosan anggaran.
"Ini bukan hanya soal besar kecilnya angka, tetapi soal rasa keadilan. Ketika masih banyak kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan yang membutuhkan perhatian, publik tentu bertanya apakah alokasi tersebut sudah menjadi prioritas paling mendesak saat ini," Tandasnya.
Tiga Rekomendasi:
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Gunawan menyarankan DPRD Lampung Timur melakukan tiga langkah penting.
Pertama, membuka ruang transparansi dengan menjelaskan secara rinci kegiatan yang dibiayai, target yang ingin dicapai, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kedua, menerapkan efisiensi yang berkeadilan dengan meninjau kembali pos-pos Anggaran yang tidak mendesak dan mempertimbangkan alternatif yang lebih hemat, seperti pelaksanaan kegiatan secara daring.
Ketiga, menjaga kepercayaan publik dengan memastikan setiap kebijakan Anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Dprd itu rumahnya aspirasi rakyat, dan kepercayaan itu mahal. Satu kali publik merasa anggarannya tidak berpihak, butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Itu yang wajib dijaga bersama," katanya.
Meski memberikan kritik, Gunawan menyatakan yakin para anggota DPRD memiliki niat baik untuk membangun Lampung Timur. Ia berharap keterbukaan informasi dapat meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
"Saya yakin anggota dewan punya niat baik untuk Lampung Timur. Lewat klarifikasi dan keterbukaan ini, persepsi yang berkembang bisa diluruskan, dan kita dapat bersama-sama mengawal APBD agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok desa," pungkasnya.
