HARIANKANDIDAT.CO.ID – Pembangunan pool taksi Green SM di kawasan Way Halim, tepatnya di samping pusat perbelanjaan Transmart Bandar Lampung, menuai sorotan dari kalangan penggiat lingkungan.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan perizinan, tetapi juga menyangkut komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Penggiat Lingkungan, Almuhery, menilai polemik pembangunan pool taksi Green SM tersebut merupakan gambaran lemahnya ketegasan jajaran pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki sikap tegas dalam memastikan setiap aktivitas Pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, pembangunan yang menggunakan lahan di kawasan perkotaan harus memperhatikan aspek tata ruang, daya dukung lingkungan, serta keberadaan ruang terbuka hijau.
Almuhery menyayangkan apabila kepentingan bisnis dan investasi justru menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menyikapi aktivitas Pembangunan, sementara aspek perlindungan lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan tata ruang tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.
"Ya, itu semua akibat dari tidak tegasnya seluruh jajaran, baik di Pemprov dan Pemkot Bandar Lampung," ujar Almuhery.
Ia menilai, pola pandang pemerintah yang terlalu berorientasi pada kepentingan bisnis dapat berpotensi mengesampingkan kewajiban menjaga lingkungan. Padahal, keberadaan RTH memiliki fungsi penting bagi kawasan perkotaan, mulai dari menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, hingga mengurangi dampak lingkungan akibat Pembangunan.
"Semua jajaran pemerintah kacamatanya bisnis semata, tanpa peduli terhadap aturan RTH," tegasnya.
Menurut Almuhery, persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai Pembangunan fasilitas usaha di kawasan perkotaan hanya dilihat sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan. Sebab, ketentuan mengenai tata ruang dan perlindungan lingkungan seharusnya berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa membedakan skala investasi maupun kepentingan bisnis yang dibawa.
(Okt)