HARIANKANDIDAT.CO.ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mengatur pengendalian kegiatan ekspor-impor melalui koordinasi antarkementerian.
Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim menyampaikan bahwa Kemendag terbuka terhadap segala bentuk evaluasi dan masukan dalam merespons dinamika perdagangan nasional dan global. “Kami siap membahas usulan lartas ini bersama Kemenko Perekonomian, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan nasional,” ujar Isy.
Ia menambahkan bahwa pembahasan akan dilakukan jika situasi ekonomi dunia mulai stabil, dan keputusan apapun nantinya akan melibatkan pandangan dari para pemangku kepentingan.
Di sisi lain, polemik seputar jatuhnya harga singkong di Provinsi Lampung turut menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Pernyataan PMII Cabang Bandarlampung yang menyalahkan Zulhas sebagai penyebab turunnya harga singkong menuai kritik tajam.
Wakil Ketua DPW PAN Lampung, Suprapto, menilai tudingan itu tak berdasar dan berpotensi menyulut konflik antar tokoh daerah. “Justru kita sebagai warga Lampung harus mendukung para pemimpin kita, baik di pusat maupun daerah, untuk bersama-sama mencari solusi," tegasnya.
Ia menekankan bahwa kewenangan mengenai pembatasan impor ada di tangan Menko Perekonomian, bukan Menko Pangan. “Jadi, menuding satu tokoh secara personal adalah tindakan yang keliru, apalagi tanpa dasar data yang jelas,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPW BM PAN Lampung, Naufal Caya, juga menyayangkan narasi yang memperkeruh suasana dan menyudutkan Zulhas. Ia menyebutkan, Zulkifli Hasan justru berada di garis depan dalam mendorong kebijakan yang pro-petani dan ketahanan pangan nasional.
“Bang Zul terus memperjuangkan solusi menyeluruh atas persoalan harga singkong. Justru sekarang saatnya kita kompak mencari jalan keluar, bukan saling menyalahkan,” ujar Naufal.
Sebelumnya, massa aksi dari PMII menuntut pemerintah menjaga kestabilan harga singkong dan menyalahkan Menko Pangan atas jatuhnya harga yang merugikan petani. Namun berbagai pihak kini menyerukan sinergi, bukan saling serang, untuk menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan petani dan kemajuan Lampung.
