HARIANKANDIDAT.CO.ID - Sejumlah organisasi pemantau anggaran dan mahasiswa menyerukan pengusutan serius terhadap dugaan penyimpangan dana dalam puluhan paket kegiatan di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2023–2024.
Aliansi ini terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK), serta Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN). Mereka menyoroti indikasi kuat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk gratifikasi dan penyusunan laporan fiktif.
"Ada indikasi SPJ fiktif, mark-up anggaran, hingga pengondisian proyek dengan nilai fantastis. Ini jelas merugikan negara dan mencederai pelayanan publik,” tegas Mailudin, orator aksi, saat demonstrasi di depan Kantor BKKBN Provinsi Lampung, Selasa, 27 Mei 2025.
Hasil investigasi aliansi mencatat sedikitnya 39 kegiatan bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah yang dinilai bermasalah. Beberapa di antaranya meliputi:
Pengadaan alat kontrasepsi jenis implant 2 batang: Rp 4,7 miliar.
Pengadaan jasa konsultan Technical Assistant: Rp 1,1 miliar.
Promosi percepatan penurunan stunting di wilayah khusus: Rp 1,6 miliar.alia
Pelatihan tim pendamping keluarga: Rp 5,4 miliar.
Operasional dan pemeliharaan kantor: Rp 1,9 miliar.
Kampanye 1000 HPK: Rp 654 juta
Penggandaan buku pedoman lansia dan perawatan jangka panjang: Rp 48–49 juta per judul.
Selain pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan gedung juga disebut rentan penyimpangan. Beberapa program bahkan dianggap tumpang tindih dengan anggaran dari kabupaten/kota lain.
“Kami mencium pola penggelembungan anggaran yang sengaja dipecah agar terhindar dari kewajiban tender terbuka. Banyak kegiatan tidak sesuai spesifikasi, bahkan ada indikasi proyek fiktif,” ungkap Mailudin
Lewat pernyataan sikap resmi, aliansi menyampaikan tiga tuntutan utama:
Kejaksaan Tinggi dan Polda Lampung diminta segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran serta pengondisian proyek di lingkungan BKKBN Provinsi Lampung.
BPKP Provinsi Lampung didesak melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap kegiatan tahun anggaran 2023–2024.
Masyarakat dan media diajak turut serta mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan publik.
"Jika aparat penegak hukum terus diam, ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di daerah,” tutup Mailudin.
