HARIANKANDIDAT.CO.ID – Dalam momentum 102 hari kerja Gubernur Lampung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menggelar aksi pada Senin 2 juni 2025 di depan Kantor Gubernur.
Aksi ini merupakan bentuk evaluasi publik terhadap jalannya pemerintahan di Provinsi Lampung yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
Ratusan kader HMI bergerak dari Sekretariat Cabang sekitar pukul 14.00 WIB menuju Kantor Gubernur Lampung.
Massa aksi sempat tertahan oleh aparat kepolisian sebelum akhirnya diberi kesempatan audiensi.
Awalnya, pihak pemerintah menawarkan pertemuan terbatas dengan 15 orang. Namun, HMI menolak jika hanya bertemu dengan staf dan mendesak kehadiran langsung Gubernur Lampung.
Setelah negosiasi, Gubernur menyatakan bersedia bertemu dengan delapan perwakilan Hmi, yang terdiri dari Ketua Umum, tiga pengurus cabang, dan empat perwakilan komisariat.
Audiensi berlangsung dengan syarat disiarkan langsung melalui Instagram resmi Hmi Cabang Bandar Lampung.
Dalam dialog tersebut, Hmi menyampaikan 12 poin permasalahan daerah yang dianggap belum tertangani secara serius oleh Pemerintah Provinsi Lampung:
1.Masih beroperasinya tambang ilegal meskipun telah dinyatakan ditutup.
2.Gagalnya realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
3 Rendahnya kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan melalui tingginya kriminalitas dan rendahnya Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM).
4.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung yang paling rendah di Sumatra.
5.Peredaran rokok ilegal yang semakin meluas.
6.Janji Lampung sebagai lumbung pangan yang belum terealisasi.
7.Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
8.Kerusakan infrastruktur jalan dan buruknya kualitas serta transparansi proyek.
9.Masalah pertanian: harga panen yang anjlok dan kelangkaan pupuk.
10.Proyek Kota Baru yang tidak mengalami perkembangan.
11.Janji pengembangan energi terbarukan yang belum dijalankan.
12.Lahan register yang belum dioptimalkan oleh Dinas Kehutanan dan BKSDA.
HMI Cabang Bandar Lampung juga menyampaikan empat tuntutan kepada Gubernur Lampung, yakni:
1. Evaluasi kinerja seluruh dinas dan pencopotan kepala dinas yang terbukti tidak kompeten atau menyalahgunakan wewenang dalam waktu 7x24 jam.
2. Penyelesaian menyeluruh terhadap seluruh permasalahan yang telah disampaikan.
3. Percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan Presiden RI.
4. Tindakan tegas terhadap Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung atas maraknya peredaran rokok ilegal.
Sebagai hasil audiensi, Gubernur Lampung menyatakan kesediaannya menerima tuntutan HMI dan menandatangani nota kesepahaman bersama. Ia juga berjanji membuka ruang diskusi lanjutan dalam waktu dekat bersama perwakilan mahasiswa.
Ketua Umum Hmi Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahanan, menegaskan bahwa aksi ini bukan seremonial semata, melainkan bagian dari komitmen mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan publik. "Kami akan mengawasi realisasi nota kesepahaman ini.
