HARIANKANDIDAT.CO.ID - Polemik soal warisan hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di era Gubernur Arinal Djunaidi hingga Pj. Samsudin dinilai akademisi sebagai defisit Kepemimpinan.
Pasalnya, Hutang Rp.1.8 triliun itu seakan memperlihatkan mantan pemimpin Lampung itu yang lari atas tanggung jawab hutang yang ditinggalkan.
Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan mengatakan, bahwa saling tuding mengenai warisan hutang Rp1,8 T Pemprov Lampung memperlihatkan provinsi ini mengalami defisit kepemimpinan.
"Krisis Kepemimpinan. Saling tuding merupakan gejala kuat para pemimpin daerah yang lari dari tanggung jawab. Esensi kepemimpinan adalah berani bertanggung jawab," kata Dedy kepada media ini. Minggu (06/07).
Sehingga, kata Dedy, dengan gaduhnya dua mantan pemimpin Lampung, Masyarakat seakan hanya sebatas memilih Gubernur bukan memilih pemimpin.
"Rupanya selama ini Masyarakat Lampung baru sebatas memilih gubernur, tapi bukan memilih pemimpin," urainya
Selain itu, sambung Dedy, seharusnya mantan pemimpin Lampung itu berani bertanggung jawab bukan hanya saling melempar bola kesalahan yang telah di perbuat untuk masyarakat Lampung.
"Harus diingat, gubernur selaku kepala daerah, baik Arinal Djunaedi maupun Syamsudin, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan arah, prioritas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah," ucapnya
Bahkan, Pemimpin itu telah diberikan mandat oleh rakyat untuk mewujudkan tata Kelola keuangan daerah yang sehat.
"Kondisi saling tuding memperlihatkan para Gubernur lalu memang tidak bekerja dengan baik, bahkan bisa dikatakan gagal menjalankan visi dan misi menghadirkan tata Kelola keuangan daerah yang sehat. Justru mewariskan hutang sebesar Rp1,8 T," ungkapnya
Dedy menambahkan, Sebaiknya, tontonan penuh “kebodohan” ini harus dihentikan. Para mantan gubernur berani menunjukkan jiwa Kepemimpinan dan tanggung jawab.
"Akui, bahwa mereka memang berkinerja rendah dalam membawa manajemen pemerintahan yang baik atau good governance, khususnya dalam tata Kelola keuangan daerah. Sakali lagi gubernur adalah kepala daerah yang paling bertanggung jawab soal Warisan Hutang," terangnya
Dedy menerangkan, jika Para Gubernur masa lalu gagal melakukan transformasi manajemen keuangan daerah. Karena, Tidak terlihat dengan jelas komitmen kuat dan kebijakan nyata Gubernur selama ini untuk mendorong reformasi system keuangan yang berbasis integritas, profesionalitas, transparan, akuntabel dan demokratis.
"Gubernur pun gagal memperbaiki manajemen keuangan daerah yang bebas dari korupsi dan kebocoran anggaran. Warisan hutang Rp1,8 T hanyalah akibat dari buruknya kerja Kepemimpinan daerah dalam menata keuangannya," katanya
Kini, menurutnya, berikan keteladanan Kepemimpinan yang baik dari para gubernur masa lalu itu.
"Jadilah pemimpin bertanggung jawab. Akui kesalahan. Berikan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman masa lalu untuk perbaikan kepada pemimpin selanjutnya. Tunjukkan bahwa mereka memang mencintai provinsi ini dan siap memajukan daerah ini dimanapun posisi dan perannya saat ini," tegasnya.
Ia menegaskan, Kepada gubernur baru dengan jajarannya, jadikan saling tuding ini sebagai pembelajaran. Kemudian lakukan Langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalah ini.
"Pertama, evaluasi Kembali tata Kelola keuangan selama ini, identifikasi sumber-sumber yang menyebabkan kondisi keuangan tidak sehat, seperti defisit yang tinggi," ujarnya
Kemudian, Kedua, optimalisasi pendapatan, rasionalisasi belanja dan tutup semua “pintu-pintu” kebocoran anggaran.
"Ketiga, mencari-cari sumber-sumber pembiayaan dari pihak ketiga dengan berbagai skema kerjasam. Keempat, melakukan pengawasan internal dengan ketat dalam rangka mendukung pengelolaan APBD yang sehat," pungkasnya.
(Edi)
