HARIANKANDIDAT.CO.ID — Polemik pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (Sgc) kembali mencuat ke permukaan.
Disinyalir, Isu lama yang sempat tenggelam ini kini ramai diperbincangkan, bahkan hingga ke lingkaran elite nasional.
Namun, bagi Fery Rudi Yansirona—pemerhati politik sekaligus mantan anggota DPRD Tulang Bawang,munculnya kembali isu ini justru menimbulkan kecurigaan besar.
“Dulu kami teriak dari bawah, tak ada yang dengar. Sekarang isu ini naik dari atas, ramai di pusat. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang?” kata Fery kepada awak media. Rabu (23/07).
Menurut Fery, bahwa isu penguasaan lahan SGC bukan hal baru. Pada 2017, saat dirinya duduk sebagai anggota DPRD Tulang Bawang, ia tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) yang khusus mengusut persoalan tersebut.
“Waktu itu kami bahkan membawa kepala-kepala kampung ke DPR RI, menyuarakan langsung dugaan perampasan lahan oleh Sgc. Tapi nihil respons. Seolah-olah pusat tidak peduli,” ungkapnya.
Isu yang sama, kata dia, juga pernah diangkat secara besar-besaran dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada tahun 2019. Namun sayangnya, gelombang aspirasi itu pun tak mampu mengetuk perhatian para pengambil kebijakan.
“Lucunya, sekarang justru jadi isu nasional. Ini bukan gerakan dari akar rumput, tapi dari atas ke bawah. Jadi saya curiga, ini keresahan rakyat atau ada kepentingan elite yang bermain?” tegasnya.
Fery menilai, langkah audit atau pengukuran ulang lahan Sgc hanya akan relevan jika tujuannya untuk kepentingan publik. Ia menuntut pemerintah pusat tampil terbuka soal motivasi sebenarnya di balik langkah ini.
“Kenapa baru sekarang dibuka? Apakah karena murni keadilan untuk rakyat, atau justru karena ada agenda tersembunyi?” tanyanya tajam.
Ia juga mengingatkan bahwa situasi ekonomi di daerah, khususnya Lampung, saat ini masih sangat membutuhkan stabilitas dan iklim investasi yang sehat.
“Pemerintah daerah sedang berjuang menarik investor. Tapi dengan mencuatnya isu ini, yang terjadi justru ketidakpastian. Kalau ada konflik agraria yang tak selesai, siapa yang mau tanam modal?” katanya.
Bahkan, sambung Fery, Sgc bukan satu-satunya korporasi yang berhadapan dengan persoalan penguasaan lahan di Provinsi Lampung. Banyak entitas lain, kata dia, memiliki jejak konflik serupa.
“Kalau pemerintah mau jujur dan adil, audit harus menyeluruh. Jangan tebang pilih. Kalau hanya Sgc yang disorot, ya wajar publik curiga ini politis,” ujarnya.
Fery menambahkan, isu agraria bukan bahan dagangan politik, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut nasib masyarakat.
“Jangan sampai konflik yang dulu tidak pernah ditanggapi, kini dihidupkan kembali hanya karena ada kepentingan tertentu. Pemerintah harus bicara jujur. Kalau tidak, ini hanya akan melahirkan luka baru,” pungkasnya. (*)
