HARIANKANDIDAT.CO.ID – Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali mendapat sorotan tajam. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Timur Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lampung Timur, Senin (13/10/2025), menuntut agar bupati segera mundur dari jabatannya karena dianggap gagal membawa perubahan bagi daerah.
Koordinator aksi, Maradoni, S.AP, menyebut pemerintahan di bawah kepemimpinan bupati saat ini berjalan tanpa arah dan sarat dengan dugaan penyimpangan. Ia menilai, tata kelola pemerintahan Lampung Timur tidak menunjukkan transparansi dan justru memperparah kesenjangan ekonomi masyarakat.
“Kami menilai Bupati Lampung Timur sudah tidak mampu menjalankan amanah rakyat. Tidak ada perubahan berarti. Justru yang muncul adalah aroma penyimpangan dan praktik korupsi di berbagai sektor,” tegas Maradoni saat orasi.
Dalam pernyataannya, aliansi meminta Kementerian Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh proses transfer keuangan daerah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Langkah itu dianggap perlu sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana daerah yang dinilai tidak tepat sasaran.
Massa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dana CSR Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya telah mencuat ke publik. Kasus ini disebut-sebut melibatkan oknum pejabat daerah dan dikaitkan dengan pengelolaan dana tanggung jawab sosial yang tidak sesuai peruntukannya.
“Kami ingin KPK turun langsung. Kasus CSR BI bukan isu baru, tapi penanganannya seolah dibiarkan menggantung,” lanjut Maradoni.
Selain soal keuangan, aliansi juga menyoroti dugaan praktik kecurangan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Timur. Mereka menilai sejumlah proyek strategis daerah telah dikondisikan untuk dimenangkan oleh kelompok atau rekanan tertentu yang memiliki kedekatan dengan oknum pejabat.
Massa meminta aparat penegak hukum, baik di tingkat provinsi maupun pusat, untuk turun tangan mengawasi langsung seluruh proses tender agar tidak menjadi ajang monopoli dan bancakan kelompok elit.
Aliansi juga mendesak pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM jasa konstruksi lokal agar dapat ikut serta dalam proyek daerah demi pemerataan ekonomi.
Tuntutan lain yang mencuat dalam aksi tersebut adalah permintaan agar Bupati Lampung Timur mengklarifikasi keberadaan seorang oknum bernama Mahfud, yang disebut-sebut kerap mengatasnamakan bupati untuk menekan dan mengintimidasi OPD yang memiliki proyek bernilai besar.
“Jika benar ada orang yang mengatasnamakan Bupati untuk bermain proyek, ini sangat berbahaya. Kami minta bupati menjelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Maradoni.
Aliansi menegaskan, jika tuntutan mereka diabaikan, aksi serupa akan digelar kembali dengan massa yang lebih besar. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat agar berani bersuara dan mengawasi penggunaan anggaran di tingkat kabupaten.
“Kalau situasi ini dibiarkan, maka rakyat Lampung Timur hanya akan menjadi penonton dari permainan anggaran. Kami siap turun kembali jika tidak ada langkah tegas,” tutupnya.
