HARIANKANDIDAT.CO.ID — Dunia pendidikan di Lampung Barat kembali diterpa prahara. Dugaan penipuan proyek revitalisasi sekolah yang sebelumnya mencuat kini berkembang menjadi dugaan praktik suap yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat.
Kasus ini kian menyita perhatian setelah lima orang kepala sekolah (kepsek) diberhentikan sementara dari jabatannya. Mereka termasuk dalam 46 kepsek yang dikabarkan menyetor dana sebesar Rp10–20 juta terkait proyek revitalisasi sekolah yang ternyata fiktif.
Pemberhentian lima kepsek tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Plt Kadisdikbud Lampung Barat Nomor 800/820/III.01/2025, yang mulai berlaku Jumat, 21 November 2025.
Lima Kepsek yang Diberhentikan Sementara
- Darlin Arsyad – Kepala SDN 1 Sebarus, Balik Bukit
- Adriansyah – Kepala SDN Tawan Sukamulya, Lumbok Seminung
- Harayani – Kepala SDN Pajar Bulan, Way Tenong
- Bahropi – Kepala SDN 4 Karang Agung, Way Tenong
- Siti Maria – Kepala SDN Tuguratu, Suoh
Ketika di konfirmasi terkait pemberhentian kepala sekolah Plt Kadisdikbud Lampung Barat, Tati Sulastri, enggan memberikan keterangan seolah menghindar meski telah berkali-kali dimintai konfirmasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat setidaknya 46 Kepala Sekolah yang menyetorkan uang antara Rp10–20 juta. Setoran itu disebut sebagai biaya konsultan sebesar 1 persen dari pagu proyek revitalisasi sekolah, yang dijanjikan oleh seorang pria berinisial YS, yang lebih dikenal sebagai Jack.
Para Kepala Sekolah percaya proyek tersebut resmi karena difasilitasi oleh oknum pejabat daerah. Namun hingga dua bulan berlalu, tidak ada satu pun SK proyek diterbitkan, memunculkan dugaan kuat bahwa program tersebut direkayasa.
Kejanggalan semakin mencuat setelah dua narasumber utama memberikan keterangan berbeda mengenai asal-usul Jack.
Versi Ketua K3S, Darlin Arsyad mengaku dipanggil oleh Sekda dan diperkenalkan langsung dengan Jack di ruang kerja Sekda. Saat itu, Jack disebut sebagai utusan dari Kementerian Pendidikan.
Versi Sekda, Jack dikatakan datang bersama staf ahli Kementerian PDT.
Perbedaan dua versi ini menimbulkan tanda tanya besar: dari kementerian mana sebenarnya Jack berasal?
Keterlibatan Sekda semakin disoroti karena ia diketahui ikut berada dalam grup WhatsApp bersama para Kepala Sekolah. Dari grup tersebut, proses permintaan setoran diduga mulai dilakukan.
Merasa curiga, Darlin melakukan pengecekan langsung ke Jakarta. Namun jawaban yang diterimanya mengejutkan:
Tidak ada pegawai dengan nama Jack di kementerian terkait.
Temuan ini makin menguatkan bahwa program revitalisasi tersebut sepenuhnya fiktif. Darlin mengaku sudah melaporkan temuannya kepada Sekda, namun respons yang diterima hanyalah permintaan agar dirinya “tetap tenang”, tanpa kejelasan tindak lanjut.
Hingga kini, keberadaan Jack tidak diketahui. Sementara itu, aliran dana ratusan juta rupiah yang dikumpulkan dari para Kepala Sekolah belum kembali.
(Vrg)
