HARIANKANDIDAT.CO.ID – Pemerhati kebijakan hukum dan pelayanan publik Benny N.A. Puspanegara menilai pemeriksaan terhadap Bupati Pesawaran Nanda Indira dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek SPAM Pesawaran Tahun 2022 telah melampaui batas proses hukum.
Benny mengatakan, persoalan tersebut kini tidak lagi semata-mata menjadi ranah penegakan hukum, melainkan telah berkembang menjadi persoalan etik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan daerah.
"Berulang terhadap Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek SPAM Pesawaran telah melampaui batas sebagai sekadar proses hukum. kini menjadi persoalan etik kenegaraan, legitimasi kekuasaan, dan kewarasan tata kelola pemerintahan daerah," ujar Benny saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026).
Benny menegaskan, pemeriksaan terhadap Bupati Pesawaran, merupakan indikator objektif yang berada pada level serius. Hal itu, menurutnya, dikarenakan Nanda Indira Bastian, telah menjalani 3 kali pemeriksaan maraton di Kejati Lampung dan juga penyitaan sejumlah aset mewah milik Nanda.
"Lima jam pemeriksaan pada Januari 2026, ditambah pemeriksaan maraton 16 jam sebelumnya, serta penyitaan puluhan aset mewah dalam rangka penelusuran aliran dana, adalah indikator objektif bahwa perkara ini berada pada level serius. Dalam situasi seperti ini, perdebatan tidak lagi relevan pada satu titik sempit, bersalah atau tidak bersalah," tegasnya.
Bahkan, kata Benny, roda kepemerintahan Kabupaten Pesawaran yang sekarang terus berjalan, namun kepala Daerah sedang mendapatkan tekanan Hukum, Publik, dan Psikologis yang sangat berat.
"Apakah negara boleh terus membiarkan roda pemerintahan daerah dijalankan oleh seorang kepala daerah yang secara nyata berada di bawah tekanan hukum, tekanan publik, dan tekanan psikologis yang berat," ucapnya.
Benny menjelaskan, Bupati Pesawaran Nanda Indira, seharusnya segera melakukan rotasi jabatannya. Menurutnya, hal tersebut bukan ketentuan belaka melainkan etika publik yang harus dijalankan.
"Saya menyampaikan pandangan ini dengan tegas dan bertanggung jawab, Bupati Pesawaran seharusnya segera meletakkan jabatan. Ini bukan tuntutan hukum, melainkan tuntutan etika publik," jelasnya.
Lebih lanjut, Benny mengatakan, penyimpangan besar jika ada pihak yang menjelaskan pemeriksaan terhadap Bupati Pesawaran tidak berdampak pada kondisi psikologis serta kualitas kepemimpinan.
"Bohong besar dan bertentangan dengan ilmu prilaku manusia jika ada pihak yang mengatakan bahwa pemeriksaan berulang oleh kejaksaan, demonstrasi masyarakat, tekanan media nasional, serta status personal sebagai istri dari figur politik yang juga sarat sejarah kekuasaan, tidak berdampak pada kondisi psikologis dan kualitas kepemimpinan," tulisnya.
Ia menambahkan, apabila masih ada pihak yang bersikeras menyebut bahwa kondisi kepemimpinan Nanda Indira yang saat ini tengah berada di bawah tekanan hukum, publik, dan psikologis yang sangat berat tidak terdampak sama sekali, maka hal tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap psikologi manusia.
“Jika ada yang tetap bersikeras mengatakan ‘tidak terganggu’, maka hanya ada dua kemungkinan tidak memahami psikologi manusia, atau sedang menipu publik,” tambahnya.
Ia menerangkan, dalam berbagai konsep psikologi, kepemimpinan, dan administrasi publik, tekanan hukum yang berkepanjangan justru menciptakan kelelahan mental serta kelumpuhan dalam pengambilan keputusan.
“Dalam teori psikologi kepemimpinan dan administrasi publik, tekanan hukum yang berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan kondisi yang dikenal sebagai cognitive overload (kelelahan mental kronis), decision paralysis (kelumpuhan dalam pengambilan keputusan), serta defensive governance (pola pemerintahan yang lebih berorientasi pada upaya bertahan daripada melayani masyarakat),”tandasnya.
(Hen)
