HARIANKANDIDAT.CO.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memperkuat langkah strategis dalam memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Kegiatan ini digelar di Aula BPS Provinsi Lampung dan menjadi momentum penting dalam penguatan ekosistem ekonomi daerah berbasis data presisi.
Rakorda tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy.
Turut hadir secara luring dan daring Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, jajaran Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, serta tim teknis dan administrasi aplikasi FASIH SNLIK dari seluruh wilayah Lampung.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa SNLIK 2026 bukan sekadar agenda statistik rutin, melainkan instrumen strategis dalam mendukung kebijakan berbasis data (evidence based policy), khususnya di sektor keuangan.
“SNLIK 2026 merupakan langkah penting untuk menyediakan basis data presisi terkait indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Data ini bukan hanya deretan angka, tetapi mencerminkan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Hasilnya akan menjadi landasan pemerintah dalam merancang kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mempersempit kesenjangan inklusi keuangan,” ujar Ahmadriswan dalam sambutannya.
Senada dengan itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menekankan pentingnya literasi keuangan dalam membangun masyarakat yang berdaya dan terlindungi dari berbagai risiko keuangan.
“Sinergi antara OJK dan BPS merupakan langkah konkret dalam mengawal pertumbuhan ekonomi Lampung. Data presisi yang dihasilkan BPS sangat membantu OJK dalam merumuskan program edukasi dan perlindungan konsumen yang lebih efektif, khususnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan digital seperti penipuan online dan praktik keuangan ilegal,” jelas Otto.
Otto berharap melalui SNLIK 2026, kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di Provinsi Lampung dapat terus ditekan, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola keuangannya secara bijak.
Melalui Rakorda ini, BPS dan OJK berkomitmen memastikan seluruh tahapan SNLIK 2026 berjalan optimal. Penguatan koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk pemanfaatan platform digital seperti aplikasi FASIH, menjadi kunci dalam menghasilkan potret akurat kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Lampung sebagai dasar pembangunan ekonomi daerah ke depan.
(Vrg)
