HARIANKANDIDAT.CO.ID - Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung yang dinilai masih belum merata dan optimal kini dipandang tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi masyarakat. Sejumlah pengamat menilai, persoalan ini bukan semata soal tata kelola anggaran, melainkan juga berkaitan erat dengan perlambatan konsumsi rumah tangga yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah.
Pemerhati publik dan hukum, Benny N.A Puspanegara, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, daya beli masyarakat menunjukkan tren yang cenderung stagnan. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi berjalan lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya, termasuk pada sektor penjualan kendaraan bermotor yang menjadi salah satu kontributor utama pendapatan daerah.
“Ketika konsumsi rumah tangga melemah, perputaran ekonomi otomatis ikut melambat. Penjualan kendaraan menurun, begitu juga dengan proses balik nama kendaraan. Ini berpengaruh langsung terhadap penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak relatif stabil, pertumbuhan basis pajak belum menunjukkan peningkatan signifikan. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas, terutama dalam membiayai sektor-sektor prioritas seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Namun demikian, Benny melihat kondisi ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan pembangunan ke depan perlu mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan upaya penguatan Ekonomi masyarakat.
“Ini bukan hanya tantangan, tetapi juga momentum untuk memperbaiki pendekatan. Pemerintah bisa fokus pada penguatan sektor riil, pemberdayaan UMKM, serta mendorong investasi lokal agar aktivitas Ekonomi kembali bergeliat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur jalan tetap harus menjadi prioritas, mengingat perannya yang sangat vital dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan Ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik diyakini mampu menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
“Ketika jalan dalam kondisi baik, biaya transportasi bisa ditekan, distribusi menjadi lancar, dan pada akhirnya harga barang bisa lebih stabil. Ini akan berdampak positif terhadap daya beli masyarakat,” tambahnya.
Benny juga menyoroti adanya hubungan timbal balik antara kondisi infrastruktur dan pertumbuhan Ekonomi. Jalan yang kurang memadai dapat meningkatkan biaya operasional masyarakat dan pelaku usaha, sementara ekonomi yang lemah membatasi kemampuan pemerintah dalam melakukan perbaikan.
Meski demikian, ia optimistis bahwa dengan perencanaan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, kondisi ini dapat diatasi secara bertahap. Pemerintah daerah dinilai perlu mengedepankan efisiensi anggaran, menetapkan skala prioritas yang jelas, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang tepat, keterbatasan fiskal bukan menjadi penghambat, tetapi justru mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inovatif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, upaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus Ekonomi juga dinilai penting, seperti penguatan program perlindungan sosial, peningkatan lapangan kerja, hingga dukungan terhadap sektor usaha kecil dan menengah.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat fondasi Ekonomi daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak dapat meningkat secara alami seiring tumbuhnya aktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Harapannya, roda ekonomi kembali bergerak lebih cepat, penerimaan daerah meningkat, dan pembangunan infrastruktur bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Lampung,” tutupnya.
(Red)
