HARIANKANDIDAT.CO.ID - Ada yang janggal dalam ekonomi kita hari ini. Angka-angka makro terlihat sehat, tetapi banyak keluarga masih harus menghitung sisa penghasilan hingga akhir bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun. Inflasi Mei 2026 terjaga di level 3,08 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 turun menjadi 4,68 persen, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta.
Di atas kertas, ini bukan gambaran Ekonomi yang buruk. Mesin ekonomi masih bergerak. Harga-harga relatif terkendali. Lapangan kerja pun tidak mengalami kemerosotan yang berarti.
Namun, angka-angka tersebut belum menceritakan seluruh kenyataan. Ada cerita di balik statistik.
Laporan Ekonomi tidak selalu sejalan dengan pengalaman di dapur keluarga. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, tetapi uang belanja tetap terasa kurang. Inflasi dapat terkendali, tetapi harga beras, lauk-pauk, transportasi, obat-obatan, dan kebutuhan sekolah tetap menggerus pendapatan rumah tangga. Pengangguran dapat menurun, tetapi banyak orang bekerja tanpa kepastian penghasilan yang memadai.
Bank Indonesia mencatat BI-Rate per 9 Juni 2026 berada pada level 5,50 persen. Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar. Namun, bagi keluarga dan pelaku usaha kecil, perubahan suku bunga sering kali langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Cicilan menjadi lebih berat. Akses kredit semakin ketat. Modal kerja tidak lagi semurah sebelumnya.
Ekonomi boleh tumbuh, tetapi bagi banyak keluarga, pendapatan masih sangat rentan ketika harga naik, pekerjaan sepi, atau kebutuhan mendadak datang.
Akar persoalannya bukan semata-mata kenaikan harga. Yang lebih mendasar adalah struktur pendapatan yang rapuh. Banyak rumah tangga bergantung pada penghasilan yang tidak selalu pasti, sementara pengeluaran bersifat tetap: kebutuhan makan, biaya sekolah, listrik, transportasi, bahan bakar, cicilan, hingga kesehatan. Pekerjaan memang tersedia, tetapi tidak semuanya memberikan upah yang layak dan ruang untuk menabung. Dalam kondisi seperti ini, guncangan kecil dapat dengan mudah berubah menjadi tekanan besar.
Karena itu, kesehatan Ekonomi tidak cukup diukur dari daya beli. Ia juga harus dinilai dari daya tahan.
Daya beli berbicara tentang kemampuan membeli hari ini. Daya tahan berbicara tentang kemampuan keluarga untuk tetap berdiri ketika Ekonomi sedang sulit: saat pendapatan sulit bertambah, pekerjaan tidak pasti, dan biaya hidup terus berjalan.
Persoalan ini tentu tidak hanya terjadi di Lampung. Banyak daerah menghadapi pola yang serupa: ekonomi tumbuh, tetapi kualitas pekerjaan belum cukup kuat; inflasi terkendali, tetapi biaya hidup tetap menekan; APBD berjalan, tetapi ruang fiskal semakin sempit. Lampung menjadi contoh yang cukup jelas tentang bagaimana berbagai paradoks tersebut hadir secara bersamaan.
BPS Lampung mencatat ekonomi Lampung pada triwulan I-2026 tumbuh 5,58 persen, hampir sejajar dengan angka nasional. Namun secara kuartalan, ekonomi Lampung terkontraksi 1,08 persen. Konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan kontraksi terdalam. Fakta ini mengingatkan bahwa belanja pemerintah masih menjadi salah satu penopang penting denyut ekonomi daerah.
Inflasi Lampung juga tergolong rendah. Pada Mei 2026, Lampung tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah, yaitu 1,94 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 hanya 3,95 persen. Sekilas, ini merupakan kabar baik. Namun struktur di balik angka-angka tersebut perlu dicermati lebih dalam.
Sebanyak 44,03 persen pekerja di Lampung masih berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pekerja formal baru mencapai 31,09 persen. Pekerja paruh waktu mencapai 31,45 persen, sementara setengah penganggur sebesar 8,62 persen.
Artinya, persoalan Lampung bukan sekadar kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak orang bekerja, tetapi pendapatannya tetap rentan.
Penghasilan mereka bergantung pada musim, harga komoditas, biaya pupuk, ongkos angkut, kondisi cuaca, serta panjang-pendeknya rantai distribusi.
Gambaran tersebut tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang pada April 2026 turun 0,80 persen menjadi 123,93. BPS Lampung menjelaskan bahwa harga yang diterima petani menurun, sementara harga yang harus dibayar petani meningkat. Dalam bahasa rumah tangga, uang yang masuk melemah, sementara biaya hidup terus bergerak naik.
Karena itu, nasihat untuk berhemat sering kali terdengar terlalu sederhana. Banyak keluarga sesungguhnya telah lama hidup hemat. Mereka bukan tidak memahami cara menahan belanja. Yang mereka butuhkan adalah ruang bertahan yang lebih nyata.
Di tingkat keluarga, daya tahan sering dimulai dari langkah-langkah sederhana: mengelola pengeluaran harian dengan lebih disiplin, menghindari utang konsumtif yang tidak perlu, serta menyisihkan dana darurat sedikit demi sedikit.
Di tingkat masyarakat, daya tahan dapat dibangun secara kolektif, misalnya melalui pembelian bahan baku bersama, penjualan hasil panen secara bersama-sama, pengolahan produk sederhana berbasis komunitas, penitipan produk di warung sekitar, atau memperpendek rantai distribusi agar nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha kecil.
Pada tingkat kebijakan, jawabannya juga bukan sekadar menambah program baru. APBD yang terbatas harus berfungsi sebagai pengungkit. Bukan membiayai semua hal, melainkan memperkuat simpul-simpul Ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat, seperti pasar lokal, ketahanan pangan, pembiayaan mikro, pasar tani, serta akses UMKM kepada pembeli yang lebih pasti.
Tidak semua harus dibiayai oleh pemerintah daerah. Tidak semua pula harus dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah. Perbankan dapat memperluas akses pembiayaan. Koperasi dapat menghimpun kekuatan usaha masyarakat. BUMD dapat mengambil peran sesuai bidang usahanya. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan pengetahuan dan pendampingan. Dunia usaha dapat membuka akses pasar. Sementara itu, komunitas masyarakat dapat menjaga keberlanjutan berbagai inisiatif Ekonomi lokal
Dalam ruang fiskal yang semakin sempit, peran pemerintah daerah perlu bergeser: bukan hanya sebagai pembelanja, tetapi juga sebagai penghubung, pengatur irama, dan penjaga agar Ekonomi rakyat tetap bergerak.
Pengendalian harga tetap penting. Namun menjaga pendapatan masyarakat tidak kalah mendesak. Inflasi yang rendah belum banyak berarti apabila penghasilan masyarakat rapuh dan ruang bertahan keluarga semakin menipis.
Sebab, Ekonomi yang baik bukan hanya ekonomi yang tumbuh dalam laporan statistik. Ekonomi yang baik adalah ekonomi yang memungkinkan keluarga tidur lebih tenang malam ini tanpa kecemasan tentang kekurangan esok pagi.
Oleh : Saring Suhendro Pengamat Keuangan Publik Unila
