HARIANKANDIDAT.CO.ID - Ketua Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI), Hermansyah TR, SH, secara resmi melaporkan dugaan berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Metro kepada Ketua Satgas MBG Kota Metro, Kamis (30/7/2026). Laporan tersebut menjadi sorotan publik menyusul sejumlah temuan yang dinilai berpotensi menyimpang dari ketentuan program prioritas nasional ini.
Dalam surat laporannya, IPLI membeberkan sedikitnya empat poin dugaan pelanggaran yang dinilai perlu segera diusut untuk menjaga kualitas dan integritas program MBG. Pertama, dugaan tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun sistem pengelolaan limbah yang memadai di lokasi pengolahan makanan.
Kedua, IPLI menduga sebagian besar tenaga kerja yang dipekerjakan dalam program ini berasal dari luar Kota Metro, sehingga dinilai tidak memberikan dampak maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Padahal, program ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Ketiga, dugaan nilai makanan yang disajikan kepada peserta didik berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan. IPLI menuding nilai gizi dan kualitas makanan yang diberikan diduga kurang dari Rp8.000 per porsi, sementara anggaran yang disebutkan pemerintah sebesar Rp10.000 per porsi. Hal ini dinilai berpotensi merugikan hak penerima manfaat.
Keempat, IPLI menyoroti adanya dugaan satu sertifikat tenaga ahli gizi yang digunakan untuk melayani beberapa dapur MBG di Kota Metro. Pelapor menilai hal ini perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hermansyah menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bertujuan menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat agar program strategis nasional benar-benar dijalankan sesuai standar, transparan, dan mengutamakan keselamatan serta hak para penerima manfaat.
"Kami meminta Satgas MBG Kota Metro segera melakukan pemeriksaan lapangan dan mengusut seluruh dugaan tersebut secara profesional. Jika benar ditemukan pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Program yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah tidak boleh dikelola secara asal-asalan," tegas Hermansyah di sela-sela penyampaian laporan, Jumat (31/7/2026).
IPLI menyatakan akan terus mengawal, memantau, dan mempertanyakan tindak lanjut atas laporan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan program MBG.
Laporan IPLI turut ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, di antaranya Presiden Republik Indonesia, Kapolda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Wali Kota Metro, DPRD Kota Metro, Kejaksaan Negeri Metro, Kapolres Metro, dan Korem setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan pengawasan berlapis terhadap pelaksanaan program yang menyentuh hajat hidup anak-anak sekolah ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Satgas MBG Kota Metro maupun pihak pengelola dapur MBG terkait substansi dugaan yang disampaikan IPLI. Oleh karena itu, seluruh poin dalam laporan tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar peningkatan gizi anak sekolah. Dengan adanya laporan ini, publik menanti langkah konkret Satgas MBG dalam merespons setiap temuan yang berpotensi mengganggu kualitas dan keberlanjutan program tersebut.
