HARIANKANDIDAT.CO.ID - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober diminta tidak berhenti pada seremoni. Nilai Pancasila dinilai harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik, pembentukan peraturan daerah hingga penganggaran pembangunan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, Kamis (1/10/2026).
Asroni mengatakan, Dprd dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Pancasila harus menjadi kompas moral dan substansi dalam legislasi serta penganggaran daerah. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama," kata Asroni.
Menurutnya, nilai keadilan sosial harus diwujudkan melalui keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Ia juga menekankan fungsi Dprd, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan, harus dijalankan dengan memastikan kebijakan tidak hanya baik secara normatif, tetapi mampu menjawab persoalan konkret masyarakat.
Di sisi lain, Asroni menyoroti tantangan generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital. Intoleransi, perundungan, ujaran kebencian dan disinformasi dinilai menjadi tantangan dalam pembumian nilai Pancasila.
"Tidak cukup hanya menghafalkan lima sila. Yang lebih penting adalah membuat generasi muda mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Karena itu, Dprd mendorong penguatan pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya serta ruang dialog bagi anak muda.
Asroni menegaskan generasi muda juga harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang diberi ruang untuk menyampaikan gagasan.
"Pancasila jangan berhenti di dinding kantor dan teks peraturan. Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkasnya.
(Okt)
