HARIANKANDIDAT.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung meminta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi publik.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Edward Rasid, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap APBD 2027, Rabu (21/10/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari target pendapatan, komposisi belanja, utang daerah, infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan dan penanganan stunting.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp7,23 triliun, sementara belanja mencapai Rp6,93 triliun. Target PAD ditetapkan Rp4,35 triliun, termasuk pajak daerah sebesar Rp3,34 triliun.
Fraksi meminta pemerintah provinsi menjelaskan dasar penetapan target pendapatan, potensi piutang yang dapat ditagih, serta langkah mengantisipasi apabila penerimaan tidak mencapai target agar pelayanan dasar tetap terlindungi.
Sorotan juga diarahkan pada belanja operasi sebesar Rp4,94 triliun, termasuk belanja pegawai Rp2,72 triliun. Sementara itu, belanja modal direncanakan Rp709,15 miliar.
PDI Perjuangan meminta evaluasi belanja yang kurang mendesak serta keterbukaan mengenai kewajiban utang daerah, dengan pengeluaran pembiayaan utang sebesar Rp300,24 miliar dan belanja bunga Rp63,77 miliar.
Di sektor pelayanan publik, fraksi mendesak penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat tidak menghadapi prosedur berbelit-belit.
“Pembayaran pajak kendaraan bermotor semestinya semudah membeli token listrik. Tagihan jelas, pembayaran praktis, dan bukti pelunasan langsung diterima serta tercatat,” demikian penekanan fraksi tersebut.
Untuk infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan meminta anggaran jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp558,18 miliar menghasilkan peningkatan nyata kondisi jalan provinsi. Pemerintah diminta menjelaskan panjang jalan rusak, target jalan mantap, serta daftar ruas prioritas dan jadwal pengerjaan.
Fraksi juga mengingatkan agar program hilirisasi pertanian melalui Desaku Maju tidak sekadar membagikan alat pengering, tetapi turut menjawab persoalan irigasi, biaya operasional, dan akses pasar petani.
Dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diminta berfokus pada kemandirian usaha, bukan hanya pembiayaan rutin. Sementara penataan dan rotasi pegawai harus dilakukan secara objektif, transparan, serta berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Dalam pelayanan kesehatan, fraksi menegaskan penanganan pasien gawat darurat harus mengutamakan keselamatan dan tidak tertunda persoalan administrasi. Pemerintah juga diminta menjelaskan penggunaan belanja hibah Rp332,44 miliar secara transparan.
Selain itu, alokasi belanja tidak terduga Rp30 miliar perlu dievaluasi berdasarkan risiko bencana dan kebutuhan darurat. Penanganan stunting juga harus memiliki target terukur, dengan capaian 12,62 persen pada 2026 dan target 10,83 persen pada 2029 yang perlu diterjemahkan dalam program konkret.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, keberhasilan APBD 2027 tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran, tetapi harus terlihat dari peningkatan pelayanan publik dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Lampung.
(Jof)
