HARIANKANDIDAT.CO.ID – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Aderly Imelia Sari, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menyusun kajian menyeluruh untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung.
Salah satu usulan yang disampaikan Aderly adalah pembangunan flyover khusus untuk jalur putar balik kendaraan atau U-turn, terutama di titik-titik yang selama ini menjadi sumber antrean panjang.
Menurutnya, penanganan Kemacetan tidak cukup hanya melalui pengaturan arus lalu lintas. Dishub perlu mengevaluasi tata ruang, pengelolaan parkir, aktivitas kendaraan di badan jalan hingga efektivitas lokasi U-turn.
Dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2027, Senin (2/11/2026), Aderly juga menyoroti parkir kendaraan di sekitar kawasan Way Halim yang dinilai menghambat arus lalu lintas.
Ia mencontohkan kendaraan yang parkir di depan kawasan rumah sakit hingga menggunakan badan jalan dan mengganggu kendaraan lain saat hendak berbelok.
Selain itu, sejumlah titik Kemacetan juga menjadi perhatiannya, mulai dari kawasan Bambu Kuning menuju Labuhan Ratu, Jalan Abdul Muis, Makam Pahlawan, Goga, Mal Boemi Kedaton (MBK), hingga persimpangan Sultan Agung.
Kepadatan serupa, kata dia, juga terjadi pada pagi hari di jalur Way Hui menuju Sultan Agung hingga MBK, terutama saat masyarakat mengantar anak sekolah dan berangkat bekerja.
"Jadi, saya berharap 2027 ini Dinas Perhubungan bikin kajian untuk mengurai Kemacetan," ujarnya.
Aderly meminta kajian tersebut mencakup aspek tata ruang dan transportasi, pengelolaan parkir, transportasi perkotaan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan U-turn yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu Kemacetan. Karena itu, ia menantang Dishub mengkaji kemungkinan pembangunan flyover untuk jalur putar balik kendaraan.
"Kalau kita mau bilang, salah satu faktor penyebab Kemacetan adalah pada saat U-turn, tempat putar balik mobil. Itulah yang bikin macet. Kemarin kan Pak Herman sudah bikin flyover untuk mengurai kemacetan. Berani nggak Dinas Perhubungan bikin kajian untuk U-turn-nya dibikin flyover juga?" katanya.
Aderly menegaskan, usulan tersebut perlu dikaji dari sisi teknis, kebutuhan lalu lintas, serta kewenangan pengelolaan jalan.
Jika titik kemacetan berada di jalan provinsi, ia meminta Dishub Bandar Lampung berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar penanganannya dapat dibahas bersama.
"Kalau memang itu jalan provinsi, ngomong ke provinsi juga, karena itu berhubungan dengan provinsi juga kemacetannya. Salah satu Kemacetan itu U-turn. Dibikin saja flyover untuk U-turn-nya," tegasnya.
Ia berharap kajian tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program dan anggaran penanganan Kemacetan pada 2027, sehingga solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjawab persoalan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang.
(Okt)
