HARIANKANDIDAT.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengusut tuntas dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi serta kasus penganiayaan terhadap warga yang diduga terjadi setelah memergoki praktik penyimpangan distribusi pupuk di Jalan Ir. Sutami, Campang Raya, Bandar Lampung.
Ia menegaskan, pupuk bersubsidi merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan. Karena itu, penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi tidak boleh dibiarkan, terlebih jika disertai tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
Putra Jaya Umar menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) serta mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani melalui kelompok tani.
"Pupuk Subsidi ini hanya untuk petani dan dibagikan melalui kelompok tani. Harganya pun sudah ditentukan. Untuk Urea Rp90.000 dan Ponska Rp92.500. Penerima pupuk bersubsidi ini untuk komoditas tanaman pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai. Ditambah tebu serta singkong," ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi seluruh jenis usaha perkebunan. Komoditas seperti kelapa sawit dan karet, kata dia, tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi pupuk tersebut.
Karena itu, apabila ditemukan pupuk bersubsidi dialihkan kepada pihak yang tidak berhak, termasuk perusahaan perkebunan besar, praktik tersebut harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Selain itu, tanaman seperti sawit dan karet tidak masuk dalam kategori penerima. Jadi, kalau ada Penyelewengan, harus ditindak tegas," tegasnya.
Ia menyayangkan apabila pupuk yang seharusnya diterima petani justru disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat merugikan petani kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi untuk menunjang kegiatan pertanian mereka.
"Kasihan petani yang seharusnya mendapatkan Pupuk Subsidi, tetapi justru tidak kebagian. Apalagi sekarang Presiden memiliki program yang tegas terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ketahanan energi juga bisa didukung dari sawit dan tebu. Untuk itu, saya menegaskan APH harus turun tangan," katanya.
Putra Jaya juga meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi pupuk bersubsidi, mulai dari proses penyaluran hingga penerimaan di tingkat petani. Investigasi diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan distribusi sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, ia menyatakan akan turut melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
"Jangan sampai ada penyelewengan pupuk, terlebih Pupuk Subsidi yang seharusnya untuk petani justru masuk ke perusahaan besar di sektor perkebunan. Itu jelas tidak boleh terjadi dan harus ditindak sesuai aturan," lanjutnya.
Lebih jauh, Putra Jaya menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada dugaan penganiayaan. Dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi juga harus diusut agar persoalan utama yang berpotensi merugikan petani dapat terungkap.
"Nah, saya mohon aparat penegak hukum turun tangan. Kasus penganiayaannya diproses, dugaan Penyelewengan pupuknya juga diproses. Keduanya harus ditindaklanjuti agar persoalan ini terang dan tidak terulang kembali," pungkasnya.
(Ajf)
