HARIANKANDIDAT.CO.ID - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pematank mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki kasus dugaan korupsi pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Lampung.
Ketua DPP Pematank Suadi Romli mengatakan, bahwa dugaan Mark up pada Disperkim Lampung saat ini bukan rahasia umum bagi masyarakat Lampung.
"Maka dari itu, lebih baik kasus ini diselidiki oleh APH Polda Lampung atau pun Kejati Lampung, agar ada kepastian kepada masyarakat, apakah kasus ini benara adanya dugaan Mark up," kata Romli kepada media ini.
Sehingga, kata Romli, pihaknya meminta Polda dan Kejati menyelidiki kasus ini lebih mendalam, dengan menurunkan tim penyidik.
"Ini kan masalahnya sudah menjadi konsumsi publik, sudah selayaknya penyidik turun langsung," urainya.
Bahkan, sambung aktivitis Lampung ini, untuk membuktikan itu benar atau salah, biar APH yang bekerja.
"Dalam proses penyidikan juga, kira minta Disperkim Lampung terbuka atau tranparan, biar ada titik terang dalam permasalahan tersebut," tandasnya.
Diberitkan sebelumnya, dikonfirmasi terkait dugaan mark-up anggaran pada sejumlah proyek tahun 2024, Tony mengakui bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari masyarakat terkait temuan dugaan penyimpangan anggaran.
Namun alih-alih bersikap transparan, Tony justru memilih bermain aman dengan jawaban klise.
"Suratnya sudah kami terima dan masih kami pelajari," ujarnya tanpa menunjukkan itikad jelas untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
Ketika ditanya soal panggilan dari Komisi IV DPRD Lampung, Tony lagi-lagi menjawab normatif. Ia berdalih bahwa pihaknya hanya berkomunikasi secara lisan, tanpa menjelaskan substansi pembicaraan.
"Belum detail, nanti kita lihat dulu," katanya seolah menggantung pertanyaan.
Lebih jauh, Tony menyatakan bahwa pihaknya siap jika dipanggil DPRD, tetapi sikap tertutupnya terhadap pertanyaan media justru mencerminkan sebaliknya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh tim Harian Kandidat, Tony menutup rapat informasi dan seakan menghindari pertanyaan.
