HARIANKANDIDAT.CO.ID - Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Lampung akhirnya buka suara setelah adanya dugaan penyimpangan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lampung.
Pasalnya, Aliansi Lampung menduga telah terjadi penyimpangan serius dalam proyek-proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah yang dimiliki oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung.
Kepala Satker PJN Wilayah II Lampung Toto Suharto membantah tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa semua pengerjaan proyek telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar.
“Kami sangat teliti dalam pengawasan Proyek. Ini proyek untuk kepentingan masyarakat, jadi tidak mungkin kami main-main,” kata Toto kepada media.
Menurut Toto, kerusakan jalan yang terjadi setelah pengerjaan selesai, lebih banyak disebabkan oleh kendaraan bermuatan besar yang melintas secara berlebihan (overload).
"Bukan karena kualitas pekerjaan yang buruk, tapi banyaknya kendaraan besar yang melebihi kapasitas," urainya
Ia menambahkan, bahwa proyek yang dikerjakan oleh BPJN Lampung saat ini juga hanya mencakup lima paket pekerjaan yang dimaksud pada tahun 2024.
“kami hanya menangani 5 Proyek, bukan puluhan seperti yang dimaksud oleh kawan- kawan aliansi, Tapi kami tetap menghargai peran LSM dan media sebagai fungsi kontrol sosial,” tandasnya
Diketahui, Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lampung akan menggelar aksi damai pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Aksi tersebut mengusung tema “Usut Tuntas Dugaan KKN di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung” dan menjadi peringatan keras kepada para pemangku proyek infrastruktur yang dinilai tak transparan.
Proyek Jalan Dicurigai Sarat Penyimpangan
Dalam pernyataannya, koalisi membeberkan dugaan ketidakberesan dalam sejumlah proyek jalan dan jembatan yang dibiayai oleh uang negara. Mereka menyoroti kontrak proyek bernilai fantastis yang dikerjakan oleh sejumlah perusahaan, di antaranya:
1.Proyek Ruas SP. Gunung Kemala – Sanggi (PT. Suci Karya Badinusa) Kode Paket BMS-P2402-8563907 — Nilai Kontrak: Rp15.356.261.901
2.Kode Paket MAO-P2402-8564180 — Nilai Kontrak: Rp317.960.334
3.Kode Paket PJB-P2402-8564186 — Nilai Kontrak: Rp3.854.364.968
4.Proyek Ruas Bukit Kemuning – Terbanggi Besar (PT. Mulia Putra Pertama Kode Paket BMS-P2402-8570270 — Nilai Kontrak: Rp28.419.506.000
5.Kode Paket PJB-P2402-8570561 — Nilai Kontrak: Rp862.167.000
6.Kode Paket MNO-P2402-8570596 — Nilai Kontrak: Rp609.960.000
7.Proyek Ruas Sanggi – Gedong Tataan (CV. Dokoba Corp) .Kode Paket BMS-P2402-8534354 — Nilai Kontrak: Rp8.828.887.500
8.Kode Paket PJB-P2402-8534647 — Nilai Kontrak: Rp556.756.000
9.Proyek Ruas BTS Provinsi Bengkulu – SP. Gunung Kemala – Padang Tambak (PT. Suci Karya Badinusa) .Kode Paket BMS-P2402-8534800 — Nilai Kontrak: Rp21.881.340.500
10.Kode Paket PJB-P2402-8535043 — Nilai Kontrak: Rp4.816.453.000
11. Kode Paket MNO-P2402-8535109 — Nilai Kontrak: Rp670.500.000
12.Proyek Ruas BTS Provinsi Sumsel – SP. Empat Tahap I (PT. Tri Citra Perdana).Kode Paket BMS-P2408-10045207 — Nilai Kontrak: Rp64.638.847.000
13.Kode Paket MAO-P2408-10045137 — Nilai Kontrak: Rp445.794.000
Koalisi menegaskan bahwa nilai Proyek-proyek tersebut mencapai ratusan miliar rupiah, namun pelaksanaannya dinilai jauh dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Desakan Serius untuk Kejati
“Sudah saatnya Kejaksaan Tinggi Lampung turun tangan. Ini bukan isu kecil. Ini soal uang rakyat!” tegas Agung Irawansyah, Ketua Umum SIMULASI, salah satu organisasi dalam koalisi.
Koalisi juga meminta agar Kejati membuka penyelidikan menyeluruh terhadap setiap Proyek bermasalah, termasuk kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang dan pengerjaan.
Aksi Damai
Massa aksi akan membawa bendera, spanduk, megaphone, hingga baliho sebagai simbol perlawanan terhadap praktik busuk dalam Proyek infrastruktur. Aksi ini dirancang damai namun menggugah, sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya transparansi dan keadilan dalam penggunaan uang negara.
Organisasi yang tergabung dalam koalisi ini meliputi SIMULASI, CBM Lampung, GEMBOK, BAJAK, FAGAS, RUBIK, dan Front Anti Gratifikasi, dengan dukungan dari tokoh-tokoh sipil seperti:
1.Nawawi (Ketum CBM Lampung)
2.Anto Gaoh (BAJAK)
3.Andre Saputra (GEMBOK)
4.Fadu Khoms (FAGAS)
5.Fery Yunizar (RUBIK)
Seruan untuk Rakyat dan Penegak Hukum
Aksi ini bukan hanya sebuah unjuk rasa, tetapi gerakan moral untuk membela hak rakyat dan menuntut keadilan. Koalisi menyerukan kepada masyarakat Lampung untuk turut mengawasi dan tidak tinggal diam atas dugaan penyimpangan proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
