HARIANKANDIDAT.CO.ID — Gelombang dukungan terhadap Gubernur Lampung untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Tata Niaga Singkong mencuat ke publik.
Kali ini, dukungan datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia bersama Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur yang menilai aturan tersebut sangat mendesak demi melindungi nasib ribuan petani singkong di daerah ini.
Ketua Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur Maradoni mengatakan, bahwa Pergub ini menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan klasik yang selama ini membelit petani. Mulai dari harga singkong yang anjlok, potongan hasil panen yang tidak wajar, hingga alat ukur kadar aci dan air yang kerap merugikan petani.
“Kalau Pergub itu sudah keluar, maka semua pihak wajib patuh. Peraturan itu akan bernilai jika dijalankan dengan disiplin, bukan hanya sekadar di atas kertas,” tegas Maradoni yang akrab disapa Si Peci Merah. Rabu (16/10).
Sehingga, kata dia, pemerintah pusat sempat melempar tanggung jawab urusan tata niaga Singkong ke daerah. Karena itu, Gubernur Lampung perlu mendapat dukungan penuh, bukan malah dibiarkan menghadapi tekanan industri seorang diri.
“Semua pihak harus ikut membackup langkah Gubernur. Jangan sampai ketika Pergub sudah keluar, industri justru mengabaikannya. Kalau itu terjadi, artinya marwah pemerintah diinjak-injak lagi oleh industri,” ucapnya
Bahkan, sambung Maradoni, ia mendorong agar penyusunan Pergub ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Pemerintah, Petani, pelaku industri, hingga para akademisi. Tujuannya agar lahir regulasi yang adil dan seimbang antara kepentingan petani dan industri.
“Kita tidak mau ada pihak yang dirugikan. Petani perlu untung, industri juga jangan rugi. Kami paham Gubernur harus menjaga keseimbangan itu,” katanya.
Namun, menurutnya, kesabaran Petani ada batasnya. Bila Pergub sudah disahkan namun industri tetap tidak patuh, aksi besar-besaran tak bisa dihindari.
“Kalau Pergub nanti keluar tapi industri tetap membandel, kami petani Singkong siap menutup semua pabrik tapioka di Lampung. Kami sudah terlalu sabar menghadapi ketidakadilan ini,” tutupnya.
(Hen)
