HARIANKANDIDAT.CO.ID — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sejatinya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kembali disorot setelah muncul dugaan penyalahgunaan dana di Kabupaten Lampung Timur.
Praktik politik dan ekonomi oleh kepala daerah serta pejabat terkait memperlihatkan bagaimana anggaran publik kerap dimanfaatkan untuk memperkuat hegemoni kekuasaan sekaligus memperkaya kelompok tertentu.
Dua Tersangka Penerima Dana Csr BI
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Plt. Direktur Penindakan KPK Brigjen Asep Guntur Romli mengungkapkan adanya dua tersangka penerima aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI).
Salah satu di antaranya adalah Bupati Lampung Timur, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB setempat serta merupakan mantan anggota Komisi XI DPR RI.
Aktivis antikorupsi Maradoni menyebut, dugaan penerimaan Dana Csr tersebut tidak hanya bersifat individual, melainkan juga melibatkan hampir seluruh anggota Komisi XI.
“Bagaimana tata kelola pemerintahan dan keuangan Lampung Timur bisa terhindar dari praktik jahat kalau pemimpin sendiri terindikasi bermasalah dalam penyalahgunaan CSR BI?” tegas Maradoni.
Risiko Pinjaman Daerah dan Beban Keuangan Publik
Maradoni juga mengingatkan DPRD Lampung Timur agar berhati-hati dalam menyetujui rencana pemerintah daerah meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau BUMN lainnya.
Menurutnya, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih lemah, kemampuan Pemkab untuk membayar pinjaman beserta bunganya sangat terbatas.
“Pinjaman seperti ini berpotensi menjadi beban finansial jangka panjang, dan sering kali hanya menguntungkan segelintir pejabat serta partai politik penguasa, bukan masyarakat,” ujarnya.
Pengadaan Barang dan Jasa Diduga Dikondisikan
Dugaan penyalahgunaan anggaran juga mencuat pada proses pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 di Lampung Timur.
Maradoni menyebut adanya oknum bernama Mahfudz, yang disebut-sebut bertindak sebagai pengendali lapangan dan diduga menjalankan arahan langsung dari Bupati Lampung Timur, Ela.
“Tujuannya jelas, memperkaya diri, kelompok, dan partainya,” ungkap Maradoni.
Apbd dan Politik Patronase Lokal
Kasus ini memperlihatkan bagaimana APBD kerap dijadikan instrumen politik.
Kepala daerah yang mengendalikan alokasi anggaran, pengadaan barang/jasa, hingga belanja operasional, berpotensi membentuk jaringan patronase politik untuk memperkuat citra dan pengaruhnya di tingkat lokal.
Dampaknya, akuntabilitas publik melemah, kesenjangan pembangunan makin lebar, dan potensi konflik kepentingan kian mengakar.
Dorongan Reformasi dan Transparansi
Kasus CSR BI dan dugaan pengkondisian proyek di Lampung Timur menjadi peringatan penting bagi tata kelola daerah.
Beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan antara lain:
Penguatan independensi lembaga pengawas daerah.
Transparansi penuh dalam proses pengadaan dan pinjaman daerah.
Partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
APBD dan dana publik bukanlah alat untuk memperkaya pejabat atau memperkuat partai politik tertentu, melainkan instrumen kesejahteraan rakyat.
Kasus Lampung Timur menjadi cermin bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah harus segera ditegakkan—sebelum publik benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan daerah.
