HARIANKANDIDAT.CO.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung hingga kini belum memberikan kepastian hukum terkait kelanjutan penyelidikan dugaan tindak pidana Korupsi yang melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) pada anggaran tahun 2020-2023.
Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp 1,128 miliar, namun meski sudah berjalan hampir dua tahun, perkembangan penyidikan belum menunjukkan hasil yang signifikan, dan tidak ada keputusan yang jelas.
Saat media Harian Kandidat mencoba mengkonfirmasi perkembangan kasus tersebut kepada Aspidsus Kejati Lampung, pihak yang bersangkutan tidak berada di tempat karena sedang menjalani kegiatan di luar.
Ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kasipenkum atau PlH Kejati Lampung, Armen, juga belum memberikan jawaban.
Pada 31 Januari 2025, pihak media dihubungkan dengan PTSP dan diarahkan untuk menghubungi As Intel Pajar, namun beliau juga tidak dapat dihubungi.
Hingga saat ini, penyidik yang menangani kasus ini belum memberikan jawaban terkait perkembangan terbaru dugaan tindak pidana Korupsi LPPM Unila Lampung.
Kejati Lampung tampaknya lebih fokus pada penanganan kasus-kasus baru, sementara kasus korupsi yang sudah berlangsung cukup lama ini belum juga terungkap.
Keadaan ini memunculkan tanda tanya di kalangan publik mengenai transparansi dan keseriusan Kejati Lampung dalam menangani kasus yang melibatkan dana negara.
Banyak pihak berharap agar Kejati dapat menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas dan segera mengungkap pelaku yang terlibat.
(hen)
