HARIANKANDIDAT.CO.ID – Persoalan Bagian Kesejahteraan (Kesra) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus meruncing, selain masalah anggaran wisata Rohani yang menuai kritik. Jatah Umroh yang diduga dibagikan kepada Anggota DPRD Kota Bandar Lampung juga menuai pertanyaan public.
Salah satu anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang enggan Namanya diberitakan mengungkapkan jika mereka mendapatkan jatah sebanyak 150 orang untuk diberangkatkan umroh.
Selain diberikan kepada kader partai, jatah Umroh juga diduga diperjualkan beliklan oleh anggota dewan dengan nilai yang bervariasi antara Rp 25-30 juta.
“Ya kami dapat 150 orang untuk jatah Umroh, khusus partai kami ya dibagikan kepada yang berhak didapil masing-masing,”ungkapnya.
Adanya jatah yang diberikan tiap tahun itu, menjadi wajar jika masalah yang ada di bagian Kesra Pemkot tidak pernah dipersoalkan oleh DPRD. Kuat dugaan karena jatah umroh tersebut sebagai kompensasi.
Sementara disisi lain, Founder Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GERMASI) Ridwan Maulana meminta Walikota Eva Dwiana mengganti Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kota Bandar Lampung (Balam) yang lebih beretika.
Pasalnya, Kabag Kesra Jhoni Asman dinilai tak punya etika dan moralitas sebagai pejabat publik, Baru – baru ini ia diketahui tengah hidup dengan bergaya hedon di Jakarta dan Bandung.
Ridwan mengatakan, persoalan yang mencuat bukan sekadar urusan pribadi atau aktivitas di luar jam kerja, melainkan menyangkut moralitas, etika, dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
"Apa yang terjadi di Bagian Kesra Kota Bandar Lampung bukan sekadar urusan pribadi, tetapi persoalan moral, etika, dan tanggung jawab publik," kata Ridwan. Rabu (04/03).
Menurutnya, di tengah pertanyaan publik terkait transparansi anggaran wisata rohani, pejabat yang bersangkutan justru menampilkan gaya hidup yang dinilai tidak mencerminkan empati serta kepekaan sosial.
"Ini bukan soal boleh atau tidak bepergian, tetapi soal kepantasan dan sensitivitas sebagai pengelola anggaran berbasis keagamaan," tegasnya.
Ridwan juga menyoroti respons pejabat tersebut saat dikonfirmasi wartawan yang disebut hanya membalas dengan emoji tertawa. Sikap itu dinilai mencerminkan ketidakseriusan dalam menyikapi kritik.
"Pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kontrol sosial, apalagi meremehkannya. Dalih ‘di luar jam kerja’ tidak dapat dijadikan pembenaran, karena jabatan publik melekat 24 jam dan integritas diuji setiap waktu," katanya.
Ia menegaskan, bahwa transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap pejabat negara.
Ia mendesak agar dijelaskan secara terbuka sumber biaya perjalanan yang dilakukan, memastikan apakah ada kaitannya dengan anggaran Kesra, serta menjelaskan alasan pelaksanaan perjalanan di tengah polemik yang belum tuntas.
"Jika memang tidak ada pelanggaran, maka buka secara transparan. Publik berhak tahu," urainya.
GERMASI juga menyatakan siap mendorong audit investigatif serta melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran.
“ Kemudian, kritik yang disampaikan juga bukan merupakan serangan personal, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kritik bukan kebencian, tetapi kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Pejabat boleh bergaya, namun jangan lupa rakyat sedang mengawasi," ungkapnya.
GERMASI, lanjut Ridwan, meminta Walikota Eva Dwiana dapat mengganti atau menonjobkan kabag Kesra yang lebih punya etika dan moralitas yang baik.
“Lebih baik Ibu Walikota mengganti Kabag kesranya, karena saya yakin masih banyak pejabat di pemkot yang mempunyai etika dan moralitas yang lebih baik,” tandasnya
Diberitakan sebelumnya, Di tengah pro dan kontra penggunaan anggaran wisata rohani pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bandar Lampung, publik justru dibuat geram oleh perilaku Kepala Bagian (Kabag) Kesra yang dinilai tak mencerminkan sikap pejabat pembina kegiatan keagamaan.
Berdasarkan pantauan kandidat, Kabag Kesra Kota Bandar Lampung terlihat melakukan perjalanan ke luar daerah dengan formasi lengkap yang dikenal dengan sebutan “F4”.
Perjalanan tersebut terpantau berlangsung di Jakarta dan Bandung, di saat polemik anggaran Wisata Rohani masih menjadi sorotan masyarakat.
Dalam pantauan tersebut, yang bersangkutan terlihat menikmati aktivitas hiburan malam, mulai dari nongkrong santai hingga dugaan kunjungan ke klub malam. Gaya hidup yang ditampilkan dinilai bertolak belakang dengan semangat kesederhanaan dan nilai religius yang seharusnya melekat pada pejabat pengelola urusan kesejahteraan dan keagamaan.
Ironisnya, kegiatan tersebut muncul di saat anggaran wisata rohani Kesra menuai kritik, baik dari kalangan masyarakat maupun pengamat kebijakan publik. Banyak pihak mempertanyakan sensitivitas moral dan etika pejabat, terutama ketika anggaran keagamaan menggunakan dana publik.
“Kalau anggaran wisata rohani saja diperdebatkan, pejabatnya seharusnya lebih menjaga sikap. Ini soal etika dan contoh kepada masyarakat,” ujar salah satu aktivis di Bandar Lampung yang enggan disebutkan namanya.
Sikap pejabat terkait saat dikonfirmasi justru menambah kontroversi. Kabag Kesra Kota Bandar Lampung, Jhoni Asman, saat dimintai klarifikasi oleh kandidat, membalas pesan konfirmasi dengan emoji tertawa, seolah menanggapi persoalan tersebut sebagai hal sepele dan lumrah.
Tak berhenti di situ, Jhoni Asman juga menyatakan bahwa kritik yang dialamatkan kepadanya merupakan “serangan personal”, dengan dalih aktivitas tersebut dilakukan di luar jam kerja.
Pernyataan itu justru menuai tanda tanya besar. Publik menilai, sebagai pejabat yang mengelola program berbasis moral dan keagamaan, sikap dan etika tetap melekat, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Apalagi, ketika anggaran yang dikelola bersumber dari uang rakyat dan sedang menjadi sorotan.
(Okt)
