Wacana WFA ASN dan Pembatasan BBM

Redaksi Harian Kandidat - Minggu, 05 Apr 2026 - 20:29 WIB
Wacana WFA ASN dan Pembatasan BBM
Pengamat Kebijakan Publik, Vincensius Soma Ferrer - Harian Kandidat
Advertisements

HARIANKANDIDAT.CO.ID – Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, bersamaan dengan penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, dinilai sebagai strategi jangka pendek yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menekan konsumsi energi.

Pengamat Kebijakan Publik, Vincensius Soma Ferrer, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian energi global.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan efek positif secara langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

"Keputusan ini setidaknya mampu meredam kegelisahan publik sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks makro, ini juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi," ujar Vincensius.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan harga tidak bisa berdiri sendiri tanpa diikuti langkah pengendalian konsumsi energi yang terukur. Dalam hal ini, rencana pemerintah membatasi pembelian BBM dinilai sebagai instrumen yang relevan, meskipun memiliki risiko jika tidak diawasi secara ketat.

"Pembatasan ini harus diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat. Jika tidak, potensi penimbunan dan munculnya pasar gelap sangat terbuka," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti wacana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai upaya menekan mobilitas dan konsumsi BBM. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirancang secara selektif.

"Tidak semua fungsi birokrasi bisa dijalankan secara fleksibel. Jika dipaksakan tanpa skema yang jelas, justru berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Vincensius menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan energi tidak hanya bergantung pada formulasi pemerintah, tetapi juga pada konsistensi implementasi di lapangan.

"Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tanpa itu, kebijakan yang baik di atas kertas bisa kehilangan efektivitasnya saat dijalankan," pungkasnya.

(Okt)

Advertisements
Share:
Editor: Redaksi Harian Kandidat
Source: Harian Kandidat

BACA JUGA

Advertisements
© 2024 Hariankandidat.co.id. All Right Reserved.