HARIANKANDIDAT.CO.ID – Langkah cepat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah mendapat apresiasi dari Ketua DPP Pematank, Suadi Romli.
Penggeledahan yang berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah.
Suadi Romli menyampaikan apresiasinya terhadap gerak cepat Kejati Lampung dalam menangani perkara tersebut. Ia berharap langkah penegakan hukum ini menjadi peringatan bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dari program yang menggunakan anggaran negara.
“Untuk Pematank, kami mengapresiasi gerak cepat Kejati Lampung dalam menangani dugaan pemerasan revitalisasi di Lampung Tengah. Semoga langkah Kejati ini menjadi pembelajaran bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan demi mencari keuntungan dalam penggunaan anggaran negara,” ujar Suadi Romli.
Namun, menurutnya, proses penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penggeledahan dan pengamanan sejumlah barang bukti.
Pematank berharap Kejati Lampung segera menuntaskan penyelidikan, mengungkap konstruksi perkara, serta menetapkan tersangka apabila alat bukti telah mencukupi.
“Pematank juga berharap segera ditetapkan tersangka, siapa saja yang terlibat dalam perkara ini,” tegasnya.
Sebelumnya, tim penyidik Kejati Lampung telah melakukan penggeledahan di Kantor Disdikbud Lampung Tengah pada Selasa (10/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah alat bukti berupa dokumen dan barang lainnya untuk kepentingan pembuktian perkara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, membenarkan penggeledahan tersebut. Namun, pihaknya menyampaikan bahwa perkembangan penanganan perkara masih dalam tahap evaluasi.
Kini, publik menanti langkah lanjutan Kejati Lampung untuk mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Pematank berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan tidak dijadikan ladang mencari keuntungan oleh oknum tertentu.
(Red)
