HARIANKANDIDAT.CO.ID - Dengan dibangunnya kantor megah berlantai tiga, dan kini sedang dibangun pagar mewah mengelilingi kantor OMBUDSMAN Perwakilan Lampung, Benny N.A. Puspanegara Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik angkat bicara : Menurutnya “Ombudsman Lampung Sibuk Bangun Kemewahan, Lupa Fungsi Pengawasan Publik”.
Benny Puspa mengecam hal itu, Ombudsman Provinsi Lampung yang lebih fokus membangun kemewahan fasilitas kantor dibanding membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang nyata dan terukur. Mereka jauh dari kata sensitif dengan keadaan sekarang.
Lanjut Benny Saat ini Ombudsman Lampung sedang membangun pagar kantor yang mewah, melengkapi gedung tiga lantai dengan basement parkir serta halaman depan dan samping yang begitu luas. Sebelumnya pun mereka sudah berkantor di rumah elite kawasan elite Pahoman, salah satu lokasi paling mahal di Bandar Lampung.
Pertanyaannya sederhana: Untuk apa semua kemewahan ini?
Apakah lembaga pengawasan pelayanan publik ini ingin menyaingi gedung-gedung korporasi, atau sekadar menunjukkan gengsi kelembagaan, sementara fungsi dasarnya sebagai pengawas pelayanan publik justru tidak terlihat dampaknya di tengah masyarakat?, sindirnya.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran dan fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, diabaikan mentah-mentah. Ombudsman Lampung justru memilih jalan sebaliknya: menghamburkan anggaran untuk bangunan mewah, di tengah krisis kepercayaan dan kebutuhan pelayanan publik yang makin terpuruk, uraianya.
Jika kita tinjau dari sisi kinerja, tidak ada capaian signifikan yang bisa dibanggakan oleh Ombudsman Lampung. Laporan pengaduan masyarakat yang tidak jelas tindak lanjutnya, minimnya intervensi dalam kasus-kasus besar pelayanan publik, dan ketidakhadiran mereka saat masyarakat butuh perlindungan atas penyimpangan layanan publik adalah catatan kelam yang tak bisa ditutupi oleh mewahnya gedung kantor.
Jadi Rakyat Lampung tidak butuh gedung mewah!
Rakyat Lampung butuh lembaga pengawasan yang responsif, hadir, dan bekerja untuk kepentingan publik – bukan lembaga yang hanya sibuk di balik pagar tinggi gedung mewah mereka, tegas Benny.
Untuk itu Benny mendesak agar Ombudsman RI mengevaluasi total kebijakan dan arah kelembagaan Ombudsman Lampung, dan menegaskan kembali bahwa lembaga ini dibangun untuk rakyat, bukan untuk memanjakan diri sendiri dengan fasilitas mewah yang justru mencederai akal sehat dan rasa keadilan masyarakat.
Jangan sampai publik menilai, Ombudsman Lampung hanyalah "pengawas pelayanan publik" yang sibuk mengawasi kemewahan dirinya sendiri.
Cukup sudah! Fokus pada kerja nyata, bukan pencitraan fasilitas!, pungkasnya.
