HARIANKANDIDAT.CO.ID - Sebulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 diketok palu, DPRD setempat mengaku belum menerima rincian kuota program umroh gratis bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Misgustini, menyatakan hingga akhir Desember pihaknya belum memegang data pasti terkait jumlah calon penerima manfaat program tersebut.
"Rencana pemberangkatan Umroh belum dibahas lebih lanjut berapa jumlahnya, karena akan disesuaikan dengan anggaran yang ada," tulis Misgustini melalui pesan singkat WhatsApp, (31/12/2025).
Pengakuan tersebut menjadi sorotan mengingat Apbd 2026 telah disahkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II sejak akhir November 2025. Dalam struktur anggaran yang disetujui, plafon belanja Sekretariat Daerah (Setda) tercatat mencapai Rp159,6 miliar, dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai pelaksana teknis program wisata religi itu.
Misgustini berdalih, belum adanya kejelasan rincian kuota disebabkan oleh proses tindak lanjut (TL) atas hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung. Evaluasi tersebut mengharuskan adanya penyesuaian belanja daerah, terutama untuk mengakomodasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Atas TL provinsi terkait perubahan anggaran belanja untuk P3K, kami belum menerima rincian perubahan. Masih menunggu data rekap dari Pemkot," jelasnya.
Tidak memberikan kepastian kepada publik, Misgustini justru mengarahkan agar detail teknis program dikonfirmasi langsung ke Bagian Kesra sebagai pengguna anggaran.
"Rinciannya ada di Bagian Kesra. Harusnya konfirmasi ke sana karena mereka pengguna anggaran," tegasnya.
Ketidakjelasan ini sejalan dengan pernyataan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sehari sebelumnya. Usai menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (29/12/2025), Eva belum bersedia membeberkan kuota umroh gratis tahun 2026.
"Nanti kita lihat nanti ya," ujar Eva singkat kepada wartawan.
Kesenjangan informasi antara pengesahan anggaran pada November dan minimnya kejelasan hingga akhir Desember memunculkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas anggaran.
(Okt)
