HARIANKANDIDAT.CO.ID – Insiden Kekerasan terhadap pendemo di Balai Kota Bandar Lampung menuai sorotan tajam dari Benny N.A. Puspanegara, seorang pemerhati kebijakan hukum dan pelayanan publik. Ia mengaku tidak terkejut dengan terjadinya aksi represif tersebut, karena menurutnya kekerasan semacam itu sudah pernah terjadi di lokasi yang sama sebelumnya.
Benny menyinggung peristiwa pada 1 September 2021, di mana seorang pemuda bernama Rendi Aditia (23), warga asal Lampung Barat yang tinggal di Rajabasa, menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum pegawai Disdukcapil saat tengah mengurus dokumen Kartu Keluarga. Kejadian tersebut berlangsung di kawasan Balai Kota dan sempat menjadi sorotan tajam kala itu.
“Jadi kalau pendemo mendapat perlakuan kasar di sana, itu bukan hal yang mengejutkan. Warga biasa yang hanya ingin memperpanjang KK saja bisa dipukuli dan diinjak-injak. Ironis, karena Kekerasan semacam itu justru terjadi di kantor pemerintah, tempat rakyat seharusnya dilayani,” kata Benny.
Benny bahkan mempertanyakan apakah fenomena serupa terjadi juga di balai kota di daerah lain. “Saya belum pernah dengar kejadian seperti ini di tempat lain. Ini sungguh memalukan. Mereka tampaknya lupa bahwa gaji mereka dibayar dari pajak rakyat, termasuk gedung tempat mereka bekerja itu,” tegasnya.
Menyikapi Kekerasan terbaru terhadap pendemo, Benny meminta agar aparat yang terbukti bertindak di luar prosedur untuk segera diberhentikan dan diproses hukum. Ia juga mendorong media untuk terus mengekspos identitas para pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
“Seragam bukan untuk gaya-gayaan atau menakut-nakuti rakyat. Jika digunakan untuk menyakiti warga, itu jelas pelanggaran serius, bertentangan dengan semangat Presiden dalam melindungi masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Benny juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Bandar Lampung. Ia menilai sang wali kota telah gagal menunjukkan kepemimpinan yang efektif, terutama dalam menyikapi berbagai permasalahan krusial di kota ini, mulai dari pengelolaan sampah, banjir yang berulang, hingga respons komunikasi dengan warga yang kerap dianggap arogan.
“Walikota sebaiknya mundur saja. Kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakan. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tapi soal integritas dan kemampuan mengelola daerah yang penuh tantangan,” tutup tokoh adat Lampung dari Kepaksian Buay Bejalan Diway Skalabekhak itu.
(Hen)
