HARIANKANDIDAT.CO.ID – Arah pembangunan ekonomi yang dijalankan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendapat apresiasi dari kalangan legislatif dan PRANTARA Indonesia (Prabowo Untuk Nusantara).
Kebijakan ekonomi yang menempatkan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan pembangunan dinilai sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang digaungkan Presiden Prabowo.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menilai Gubernur Mirza mulai menunjukkan upaya konkret menerjemahkan gagasan besar Ekonomi kerakyatan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, orientasi pembangunan tidak boleh hanya terpaku pada angka pertumbuhan Ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat, terutama petani, menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pembangunan.
Ia melihat arah kebijakan tersebut sebagai bagian dari transformasi Ekonomi menuju sistem yang lebih demokratis, dengan mengedepankan pemerataan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Menurut saya, Gubernur Lampung sedang menunjukkan bagaimana gagasan besar ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Orientasinya bukan semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi bagaimana rakyat, khususnya petani, menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan," ujar Fauzi Heri.Minggu (08/11)
Penilaian tersebut, lanjut Fauzi, juga didukung sejumlah indikator makroekonomi Lampung yang menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Ekonomi Lampung secara kumulatif hingga triwulan III 2026 mencapai 5,29 persen. Sementara sektor pertanian tumbuh 4,50 persen dengan kontribusi sebesar 27,42 persen terhadap perekonomian daerah.
Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung pada Oktober 2026 tercatat mencapai 140,26 atau meningkat 1,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) mencapai 146,20 atau naik 2,37 persen.
"Data ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi kekuatan utama perekonomian Lampung. Peningkatan daya tukar petani juga merupakan indikator positif bagi penguatan Ekonomi masyarakat perdesaan," jelasnya.
Fauzi menambahkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara kumulatif yang mencapai 5,08 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya peran aktivitas Ekonomi masyarakat dalam menopang pertumbuhan daerah.
Karena itu, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat pertumbuhan Ekonomi dirasakan masyarakat luas, bukan hanya kelompok pemilik modal.
"Semangat Ekonomi kerakyatan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi petani, koperasi, UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh bersama," katanya.
Fauzi berharap pendekatan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi salah satu model penerapan Ekonomi kerakyatan di tingkat daerah.
"Inilah esensi demokrasi Ekonomi yang berkeadilan sosial. Negara hadir memperkuat rakyat, pertumbuhan ekonomi bergerak dari basis produksi masyarakat, dan hasil pembangunan diarahkan untuk kemakmuran bersama. Lampung memiliki peluang besar menjadi contoh bagaimana visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo diwujudkan dalam pembangunan daerah," pungkasnya.
PRANTARA Apresiasi Arah Kebijakan Mirza
Apresiasi terhadap arah pembangunan Ekonomi Lampung juga disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Relawan PRANTARA Indonesia (Prabowo Untuk Nusantara), Indra Musta'in.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang dinilai mampu menerjemahkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto ke dalam program pembangunan daerah.
Menurut Indra, kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dalam memperkuat Ekonomi masyarakat sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
"Kami dari DPP PRANTARA Indonesia mengapresiasi langkah Gubernur yang mampu menerjemahkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto ke dalam program nyata yang berdampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani," ujarnya.
Indra menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Terlebih, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.
Namun, menurutnya, kebijakan ketahanan pangan tidak boleh berhenti sebatas program dan target administratif. Implementasinya harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani, mulai dari peningkatan produksi, pendapatan, akses pasar, hingga kepastian harga hasil panen.
"Menurut kami, sinergi pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Jangan sampai kebijakan ketahanan pangan hanya berhenti sebagai program di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani mulai dari peningkatan produksi, pendapatan, akses pasar, hingga kepastian harga hasil panen," jelasnya.
Ia menilai, penguatan Ekonomi masyarakat bawah harus menjadi fondasi pembangunan nasional. Sebab, kesejahteraan petani tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi secara luas.
"Kami percaya, keberhasilan pembangunan nasional harus dimulai dari kuatnya Ekonomi masyarakat bawah. Sebab, ketika petani sejahtera, ketahanan pangan semakin kuat, dan ekonomi rakyat tumbuh, maka di situlah keberhasilan pembangunan benar-benar dapat dirasakan," tambahnya.
Lebih lanjut, Indra menegaskan PRANTARA Indonesia akan terus memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, organisasi tersebut juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawalan dan kontrol sosial.
"PRANTARA Indonesia akan terus memberikan apresiasi terhadap kerja nyata pemerintah, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawalan dan kontrol sosial demi memastikan kebijakan negara berjalan untuk kepentingan rakyat," tandasnya.
(Jof)
